Iuran BPJS Kesehatan Naik, Orang Miskin dan Tidak Mampu Tetap Ditanggung Pemerintah

TrubusNews
Astri Sofyanti
14 Nov 2019   11:30 WIB

Komentar
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Orang Miskin dan Tidak Mampu Tetap Ditanggung Pemerintah

Pembahasan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 (Foto : Humas Forum Merdeka Barat 9)

Trubus.id -- Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS berdasarkan UU no 40 2004 dan UU no 24 2011 tentang BPJS bahwa semua warga negara wajib menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Lalu setiap peserta wajib membayar iuran.

Dirinya mengungkapkan, ada dampak penyesuaian iuran JKN terhadap program ini. Dampak negatifnya adalah peserta pindah ke kelas yang lebih rendah, peningkatan jumlah peserta non aktif, dan calon peserta enggan mendaftar. Namun ada pula dampak positifnya yaitu keberlanjutan program, pelayanan peserta menjadi lebih baik, dan pembayaran fasilitas kesehatan terjamin.

“Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan takkan memberatkan orang miskin dan tidak mampu karena mereka dibayari pemerintah melalui PBI (penerima bantuan iuran)," Tubagus dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "BPJS Kesehatan: Mengejar Pelayanan Prima,” di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (14/11).

Baca Lainnya : Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kemenkes Siap Perbaiki Sistem Rujukan Pasien

Melalui kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan ini maka pemerintah dapat melakukan tindakan khusus guna menjamin tingkat kesehatan keuangan BPJS.

“Intinya, program BPJS merupakan program gotong royong dari peserta untuk peserta. Kebersamaan seluruh peserta membiayaai peserta yang sakit yang diwujudkan dengan pembayaran iuran,” bebernya.

Selanjutnya ia mengungkapkan, DJSN juga sudah memperhitungkan mitigasi dampak penyesuaian iuran. Caranya adalah melalui peningkatan kepatuhan pembayaran iuran peserta, ada strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi oleh BPJS Kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh peserta (quick win).

Baca Lainnya : Iuran BPJS Kesehatan Naik, Dirut BPJS Tetap Jamin Warga Miskin dan Tidak Mampu

Namun, dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka kualitas pelayanan peserta akan lebih baik, keberlanjutan program bisa terpenuhi, dan pembayaran fasilitas kesehatan akan lebih terjamin.  

Untuk memitigasi dampak penyesuaian iuran tersebut, Tubagus mengatakan BPJS Kesehatan harus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan melakukan strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi.  

"Peningkatan kualitas karena penyesuaian iuran juga harus dirasakan peserta," ucap Tubagus.  

Baca Lainnya : Menkes Terawan: Peserta BPJS Mandiri Kelas III Tetap Mendapat Subsidi

Peningkatan kualitas layanan tersebut antara lain optimalisasi aplikasi JKN mobile, perbaikan sistem rujukan (aplikasi Rujukan Online dan SISRUTE), adanya reward kepada peserta yang patuh membayar iuran seperti memberikan diskon, perbaikan pelayanan di rumah sakit dengan meniadakan diskriminasi dan memperpendek antrean, perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan dan perbaikan pelayanan di BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran serta klaim juga adanya keterbukaan informasi, dan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: