Kebijakan Pangan Pemerintah Diharapkan Dorong Turunnya Angka Stunting

TrubusNews
Binsar Marulitua
13 Nov 2019   10:30 WIB

Komentar
Kebijakan Pangan Pemerintah Diharapkan Dorong Turunnya Angka Stunting

Grafik Stunting Indonesia (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kebijakan pangan pemerintah diharapkan mampu menurunkan angka stunting di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi ke-4 di dunia berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2018.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi angka stunting di Indonesia mencapai 37,8%. Sementara itu berdasarkan data Riskesdas 2018, angka ini turun menjadi 30,8%. Angka prevalensi stunting kembali turun di tahun ini menjadi 27,67%. 

"Namun angka ini masih jauh dari standar WHO yaitu 20%," jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania di Jakarta. 

Baca Lainnya : Rencana Sertifikasi Nelayan Dinilai Lecehkan Identitas Bangsa Bahari

Galuh menjelasakan, hasil penelitian CIPS menunjukkan, secara umum, kenaikan harga pangan berpengaruh secara signifikan terhadap menurunnya tingkat konsumsi. Kenaikan harga pangan sebesar Rp 1.000 akan berpotensi mengurangi konsumsi beras rumah tangga per kapita bulanan sebesar 0,67 kg.

Ia juga menambahkan, rata-rata harga beras lokal dan internasional terpaut berbeda sebesar Rp 5109,18. Jika harga beras lokal sama murahnya dengan harga beras internasional, maka tingkat konsumsi dapat berpotensi ditambahkan sebanyak 3,43 kg.

Selain itu, secara umum, penurunan tingkat konsumsi pangan berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan probabilitas suatu rumah tangga memiliki anak stunting. Penelitan CIPS memberikan contoh, misal dengan berkurangnya konsumsi daging sapi sebesar 1 kg akan meningkatkan probabilitas rumah tangga untuk memiliki anak stunting sebesar 1,52%.

“Konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia relatif rendah yaitu sebesar 2,399 kg dibandingkan dengan Filipina yang sebesar 3,25 kg dan Malaysia yang sebesar 4,8 kg. Kalau konsumsi daging sapi di Indonesia dapat menyamai angka tersebut, maka hal itu dapat menurunkan probabilitas stunting sebesar 0,41% dan 0,6% secara berurutan,” jelasnya.

Sebagian kebijakan pangan yang diterapkan pemerintah saat ini terdapat unsur pembatasan / restriksi. Pemerintah menerapkan banyak kebijakan yang bersifa non tarif melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai Kementerian yang membatasi keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan ini cenderung menyebabkan kenaikan harga pada komoditas pangan.

Beberapa restriksi pada kebijakan antara lain adalah, restriksi pada kebijakan beras dalam bentuk monopoli impor yang hanya dikelola Bulog (Permendag nomor 1 tahun 2018 pasal 16 ayat 1), restriksi pada daging sapi melalui pembatasan pelaku impor dan pembatasan akses pasar (Permendag 59/2016). 

Baca Lainnya : Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Skema Pupuk Bersubsidi, Apa Sebabnya?

Daging Ayam dan Telur terdampak dari peningkatan biaya produksi karena ada restriksi yang diberlakukan pada impor jagung untuk pakan.

Restriksi ini bentuknya adalah monopoli impor jagung untuk pakan hanya kepada Bulog dan juga adanya rapat koordinasi antar menteri sebelum mengimpor. Rangkaian proses ini berpotensi memperlambat pengambilan tindakan keputusan impor (Permendag 21/2018 Pasal 3 Ayat (1) dan (2).

Perlu diketahui bahwa pakan jagung berperan pada 50-60% biaya produksi keseluruhan industri peternakan ayam dan telur. Sehingga kenaikan harga jagung akan berpengaruh pada kenaikan harga ayam dan telur.

 “Swasembada pangan sebaiknya tidak lagi dijadikan cita-cita sektor pertanian Indonesia karena semakin sulit untuk dicapai. Banyak faktor yang memengaruhi, misalnya berkurangnya luas lahan pertanian dan semakin banyaknya jumlah penduduk. Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana menyediakan pangan yang harganya terjangkau bagi semua lapisan masyarakat dan memastikan ketersediaannya,” ungkap Galuh.

Kementerian Kesehatan sendiri sudah menjalankan beberapa program terkait upaya penurunan angka stunting. Kementerian Kesehatan memiliki program intervensi stunting yang disebut Scaling Up Nutrition. Intervensi tersebut terbagi atas Intervensi Gizi Spesifik (fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Janin dan Ibu yang mengandung) dan juga Intervensi Gizi Sensitif (fokus pada dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan  pembangunan  di luar  sektor  kesehatan). 

Baca Lainnya : Revisi Permen KP No. 2 Tahun 2015 Dinilai Langkah Mundur Keberlanjutan Sumberdaya Kelautan Indonesia

Selain dua program ini, masih ada berbagai program turunan dari intervensi tersebut, seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program Makanan Tambahan (PMT) Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), dan lain sebagainya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: