Menteri Edhy Minta Saran IPB Terkait Polemik Penggunaan Alat Tangkap Nelayan

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Nov 2019   17:00 WIB

Komentar
Menteri Edhy Minta Saran IPB Terkait Polemik Penggunaan Alat Tangkap Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat berdiskusi Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Senin (11/11/2019). (Foto : KKP)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo meminta masukan sederet civitas akademika seperti guru besar, dosen, peneliti, dan ahli-ahli di bidang kelautan dan perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menyelesaikan polemik pengaturan alat tangkap, budidaya yang diperbolehkan dan dilarang, pembagian wilayah tangkapan, dan sebagainya. 

“Kita tidak bisa pungkiri, ada beberapa Permen yang kita temukan di lapangan yang juga akhirnya menjadi kendala buat pelaku usaha. Kita mau perbaiki ini dengan good way dan pengkajian yang matang. Kami harap bapak dan ibu dapat memberi masukan terhadap penyempurnaan Permen-permen tersebut,” jelas Edhysaat menerima kunjungan  Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (11/11/2019) kemarin. 

Menteri edhy menjelaskan, semua stakeholder perikanan terkait juga akan dilibatkan dalam penyusunan regulasi kebijakan.

Baca Lainnya : Diklaim Ramah Lingkungan, KKP Segera Kaji Ulang Larangan Penggunaan Cantrang

Begitu draf (Permen) sudah jadi, kita akan tawarkan, grafiknya seperti ini, kira-kira bagaimana? Begitu sudah ada feedback, akan terlihat suara paling banyak. Bagaimana pun tentunya kebijakan tidak ada yang bisa memuaskan 100% orang, tapi kita harus membaca dari mayoritas. Saya yakin kalau sudah terbuka begini, semua akan sepakat untuk menjalankannya.”

Dalam konteks SDM, Menteri Edhy menginginkan regenerasi profesi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dari orang tua kepada anak-anaknya atau generasi muda. Pasalnya, selama ini sebagian besar generasi muda enggan untuk menjadi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan sebagainya karena beranggapan pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang menguntungkan. 

Di sisi pengarusutamaan gender, Menteri Edhy menginginkan pemberdayaan istri-istri nelayan melalui pembentukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menilai, upaya menggiatkan UMKM ini dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Terlebih menurutnya, perempuan memiliki keunggulan seperti keterampilan dan keuletan yang dapat membantu perekonomian keluarga.

Baca Lainnya : Pemerintah Perbolehkan Penggunaan Cantrang Jika Ramah Lingkungan 

"Dalam hal ini, pemerintah siap membantu permodalan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP)," tambahnya.

Di bidang riset, Menteri Edhy menyebut KKP perlu memperbaharui atau melanjutkan kerja sama dengan universitas atau institusi pendidikan tinggi, terutama terkait penyediaan big data. 

“Kita perlu big data, satu data yang bisa membahas kalau urusan tangkap itu seperti apa, berapa nelayan miskin kita, berapa nelayan yang sudah menjadi nelayan menengah ke atas. Kalau dari sisi bantuan, bantuan apa saja yang sudah diberikan untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan sebagainya,” paparnya. 

"Kita juga perlu masukan terkait isu terkini di lingkungan perairan, misalnya di Waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur karena kegiatan budidaya. Nah, ini mungkin kami juga butuh masukan dan riset dari para ahli karena aspek teknis biasanya bisa terukur, tetapi aspek sosial atau dampak sosiologisnya ini yang susah dihitung,” tambahnya. 

Terakhir, Menteri Edhy menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dapat menghasilkan penambahan devisa negara, membuka lapangan kerja, dan menciptakan iklim ekonomi yang terintegrasi di semua sektor. 


 

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: