Rektor IPB Dorong KKP Terapkan Sea Farming dan Sea Ranching Majukan Sektor Perikanan

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Nov 2019   15:00 WIB

Komentar
Rektor IPB Dorong KKP Terapkan Sea Farming dan Sea Ranching Majukan Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat berdiskusi Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Senin (11/11/2019). (Foto : KKP)

Trubus.id -- Menteri Kelutan dan Perikanan Edhy Prabowo merasa  tertarik dengan konsep sea farming dan sea ranching yang diperkenalkan Institut Pertanian Bogor (IPB) Untuk itu, ia meminta masukan program seperti apa yang bisa dikembangkan terhadap konsep ini karena konsep ini sangat dekat dengan nelayan dan pembudidaya ikan. 

“Kami butuh masukan-masukan yang tidak hanya sekadar di permukaan, kami mau ini diteruskan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saya semakin yakin, saya semakin optimis dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang kami dapat memajukan sektor perikanan di laut maupun di darat,” ucap Menteri Edhy saat bertemu Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Senin (11/11/2019).

Arif Satria menjelaskan, sejak 2015 hingga saat ini dunia telah memasuki era agro maritime 4.0 yang berbasis pada agropreneur dan self learning. Pengembangan di sektor ini memanfaatkan artificial intelligent/AI (kecerdasan buatan), drone, big data, digital, robotik, smart precision, smart fishing, dan sebagainya yang memiliki sifat realtime, presisi, dan multifungsi, serta kemampuan pemasaran secara langsung.

Baca Lainnya : Diklaim Ramah Lingkungan, KKP Segera Kaji Ulang Larangan Penggunaan Cantrang

"Semua teknologi tersebut berperan penting dalam pengelolaan kelautan dan perikanan, misalnya big data.  “Kalau kita melakukan survei secara manual, korespoden kita terbatas. Untuk itu kita butuh big data. Kalau kita punya data yang kuat, sisi data yang luar biasa, saya pikir akan memudahkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan,” jelas Arif yang didampingi sederet civitas akademika seperti guru besar, dosen, peneliti, dan ahli-ahli di bidang kelautan dan perikanan.

Arif menjelaskan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan negara harus dilakukan secara presisi, akurat, tanpa limbah (zero waste), dan mengacu pada konsep blue economy. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pendidikan inovatif perlu digalakan. 

Ia juga memperkenalkan beberapa inovasi teknologi yang dapat dimanfaatkan di sektor kelautan dan perikanan. 

Inovasi teknologi tersebut di antaranya drone permukaan laut, smart coastal management, alat pelacak kapal perikanan (TrekFish), pemantau ekosistem terumbu karang (underwater televisual system/UTS), sistem peringatan dini untuk masyarakat pesisir/nelayan terkait cuaca, AI untuk mengidentifikasi spesies dan kesehatan terumbu karang, atraktor cumi-cumi, rumpon portable, pertanian laut dan peternakan laut (sea farming and sea ranching), akuakultur cerdas dalam produksi belut, Swarm-Ship untuk pengawasan illegal fishing, dan sebagainya.

“Kita harus mendorong proses percepatan transformasi masyarakat perikanan kita menuju 4.0 secara adil karena mau tidak mau, kita akui bahwa pembudidaya ikan kita, nelayan kita sebagian masih menggunakan konsep lama,” ujarnya.  

Oleh karena itu, ia menilai socio-technopreneur yang menggabungkan konsep sociopreneur dan technopreneur perlu didorong. “Sociopreneur itu orang-orang yang mampu memanfaatkan inovasi untuk kebutuhan masyarakat. Sedangkan technopreneur itu orang-orang yang mampu membuat inovasi teknologi di bidang bisnis. Inovasi ini untuk pembudidaya ikan, nelayan, dan petani harus kita persiapkan dari sekarang. Kita harus persiapkan generasi milenial untuk menjadi pelaku-pelaku tangguh di bidang budidaya ikan maupun penangkapan,” jelasnya. 

Baca Lainnya : Keluhkan Penyakit Udang, Pembudidaya Minta KKP Keluarkan Aturan Pencegahan

Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB, Prof. Tridoyo Kusumastanto mengatakan, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang diambil bermuara pada welfare (kesejahteraan) stakeholdernya.

Selain itu, ia juga mendorong institusi pendidikan untuk turut serta turun ke masyarakat dan menawarkan kerja sama yang dapat membantu mengangkat kehidupan masyarakat pesisir sebagai bentuk pengabdian.

 

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: