Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Skema Pupuk Bersubsidi, Apa Sebabnya?

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Nov 2019   14:30 WIB

Komentar
Pemerintah Dinilai Perlu Tinjau Ulang Skema Pupuk Bersubsidi, Apa Sebabnya?

ilustrasi Pupuk Bersubsidi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pemerintah perlu meninjau ulang skema distribusi pupuk bersubsidi karena  masih ditemukannya banyak permasalahan seputar distribusi. Permasalahan ini dikhawatirkan mengganggu produktivitas sektor pertanian di mana pupuk merupakan salah satu komponen penting di dalamnya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, beberapa masalah yang sering dialami pada pupuk bersubsidi antara lain adalah kelangkaan, terlambatnya distribusi pupuk dan subsidi tidak tepat sasaran. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan hasil panen tidak maksimal dan menghambat produktivitas petani.

“Masalah pada distribusi pupuk bersubsidi ini tidak jarang membuat pupuk bersubsidi tidak tersedia pada saat petani membutuhkan pupuk. Hal ini membuat petani kesulitan karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Mau tidak mau akhirnya mereka menggunakan pupuk non subsidi yang harganya berbeda cukup jauh dengan pupuk subsidi,” jelas Galuh.

Pupuk bersubsidi memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan pupuk non subsidi. Saat ini harga pupuk bersubsidi, baik Urea, NPK dan merk lainnya sekitar Rp 2.000 per kilogram. Sementara harga pupuk non subsidi berkisar antara Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Perbedaan harga yang sangat tinggi ini terjadi dikarenakan pupuk non subsidi, terutama yang diproduksi oleh perusahaan, merupakan produk impor.

Baca Lainnya : 2019, Pemerintah Kembali Sebar 9.550.000 Ton Pupuk Bersubsidi

 Perbedaan harga ini membuat pilihan petani menjadi semakin terbatas. Petani yang punya modal besar, lanjut Galuh, kemungkinan besar akan sanggup membeli pupuk non subsidi. Sementara mereka yang tidak memiliki modal atau hanya bermodal seadanya akan kesulitan membeli pupuk non subsidi dikarenakan harganya yang tidak terjangkau bagi mereka.

Pupuk yang disubsidi pemerintah saat ini diproduksi oleh perusahaan BUMN. Saat pupuk bersubsidi bermasalah (kelangkaan, terlambatnya distribusi pupuk dan lain-lain), alternatif yang dimiliki oleh petani adalah membeli pupuk non subsidi yang diproduksi oleh BUMN maupun swasta yang harganya jauh lebih mahal karena tidak disubsidi oleh pemerintah.

Galuh menyarankan perlunya ada perubahan pada skema subsidi pupuk agar tidak terpaku pada subsidi produk tertentu. Subsidi dapat dialihkan kepada petani melalui kartu tani. Kartu tani dapat digunakan untuk membelanjakan pupuk yang selama ini termasuk dalam kategori pupuk non subsidi dengan subsidi yang di kartu tani tersebut.

Dengan subsidi dialihkan ke kartu tani, petani dapat membeli pupuk dari produsen swasta dengan potongan harga dari subsidi pada kartu tani tersebut.

“Penerapan skema ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk subsidi buatan perusahaan pupuk BUMN. Para petani dapat memiliki alternatif selain produk-produk subsidi buatan perusahaan pupuk BUMN untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Skema ini juga dapat memberika kebebasan petani untuk membeli saprotan (sarana produksi pertanian) yang sesusai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya..

Baca Lainnya : Hindari Pupuk Palsu, Petani Harus Rutin Konsultasi ke Penyuluh

Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), total konsumsi pupuk di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 11,1 juta ton yang merupakan gabungan dari pupuk bersubdisi dan non subsidi. Jumlah tersebut terdiri dari konsumsi pupuk Urea sebesar 5,9 juta ton dan pupuk NPK sebesar 2,5 juta ton yang kemudian diikuti dengan pupuk ZA sebesar 900 ribu ton, pupuk SP-36 sebesar 800 ribu ton dan pupuk organik sebesar 680 ribu ton.

 Indonesia sudah mengeluarkan anggaran senilai Rp 52,2 triliun untuk subsidi pertanian. Berdasarkan penelitian CIPS, subsidi dengan nilai fantastis ini juga dinilai tidak efektif oleh petani. Misalnya saja subsidi pupuk. Pada kenyataannya, subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh petani kaya yang memiliki memiliki lahan antara 0,75 sampai 2 hektar.

Padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adaah para petani miskin. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu membenahi data penerima pupuk subsidi supaya bantuan ini tepat sasaran dan mampu meningkatkan produktivitas petani.

 Dalam laporannya yang baru-baru ini dirilis, Asian Development Bank (ADB) menyebutkan realokasi subsidi pupuk sebagai salah satu hal yang perlu dibenahi untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: