Menteri KKP Merasa Perlu Ada Pengkajian Lebih Dalam Terkait Penggunaan Cantrang

TrubusNews
Hernawan Nugroho
10 Nov 2019   22:00 WIB

Komentar
Menteri KKP Merasa Perlu Ada Pengkajian Lebih Dalam Terkait Penggunaan Cantrang

Perlu ada pengkajian leblh dalam dan pemaparan lebih dalam tentang polemik cantrang (Foto : istimewa)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan perlu ada kajian yang mendalam mengenal larangan cantrang karena sangat penting untuk dapat menyelmbangkan antara faktor kelestarian lingkungan dengan aktivitas ekonorni warga di sejurnlah daerah.

Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterirna di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa untuk dapat diterima secara umum, perlu ada pengkajian leblh dalam dan pemaparan lebih garnblang terkait alasan mengapa cantrang dilarang.
 
Menterl Edhy menyampaikan hak tersebut saat menerima sejumlah pelaku usaha perikanan di Kantor KK, Jakarta, beberapa waktu laiu.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan darl pelaku usaha perikanan Pati-Juwana, Jawa Tengah, mendiskusikan persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang merusak lingkungan.
 
 
Pelaku usaha yang hadir pun menyebut, sebenarnya mereka sudah menglkuti program perallhan alat tangkap yang sebelumnya dicanangkan KKP, namun beberapa pelaku usaha terkendala pemblayaan peralihan.
 
Dalam pengoperasiannya, para pelaku jsaha mengakui kalau cantrang memiliki dampak merusak, meskipun mereka sebut ticlak separah penggunaan trawl. Cantrang dapat mengenal karang hias (coral), tetapi tidak merusak terumbu karang (coral reef).
 
"Kita ingin menyeimbangkan isu lingkungan dengan isu mata pencaharian Bapak semua. Saya tidak ingin mengabaikan salah satunya. Jadi sebelum aturan dijalankan, kami akan buatkan dulu solusinya," kata Menteri Edhy. 
 
Sebelumnya, Pemerintah diharapkan dapat terus tegas dalam menindak kalangan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang masih menggunakan alat tangkap jenis trawl yang diketahui merusak ekosistem laut serta berpotensi memicu konflik horizontal antar sesama nelayan. 
 
Koordlnator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan berdasarkan data yang ada, penggunaan trawl di sejumlah daerah masih cukup banyak. 
 
Moh AbdI Suhufan mencontohkan di kawasan perairan sekitar Lamongan, Jawa Timur, penggunaan alat tangkap trawl ini sering mengganggu aktivitas penangkapan kepiting rajungan yang banyak dilakukan nelayan setempat. 
 
Dengan adanya gangguan tersebut, lanjutnya, maka potensi terjadinya konflik antara nelayan trawl dan rajungan juga sangat besar. 
"Saat ini terdapat sekitar 500 kapal Ikan ukuran di bawah 5 GT (Gross Tonnage) yang beroperasi menggunakan trawl di perairan Lamongar," kata Abdi. 
 
 
Sementara itu, peneliti Destructive Fishing Watch Indonesia Laode Gunawan Giu mengatakan bahwa selain penggunaan trawl, pemerintah juga belum bersikap tegas terhadap pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di Jawa Timur. 
 
"Sekitar kurang lebih 900 kapal Ikan ukuran bawah 30 GT di Lamongan yang beroperasI secara ilegal," kata Laode Gunawan. 

Menurut dia, saat ini masih terdapat kegamangan dari pemerintah pusat dan daerah serta aparat penegak hukum untuk secara tegas rnelaksanakan regulasi pelarangan alat tangkap cantrang. 
 
"Pelarangan trawl dan cantrang akhirnya menjadi banci sebab di lapangan penggunaannya masih letap ada," ujarnya. 
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: