BNPB Gelar Diskusi Publik Penyusunan Peta Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Timur

TrubusNews
Astri Sofyanti
06 Nov 2019   21:02 WIB

Komentar
BNPB Gelar Diskusi Publik Penyusunan Peta Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Timur

Pergerakan tanah di lokasi tambang di Kalimantan Utara (Foto : BNPB)

Trubus.id -- Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) menyelenggarakan Diskusi Publik Penyusunan Dokumen Peta Risiko Bencana pada Rabu (6/11) di Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dokumen tersebut sangat penting menjadi bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Raditya Jati pada diskusi publik yang dihadiri juga Bupati Manggarai Timur Agas Andreas.

"Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penanggulangan bencana sudah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Dalam Permendagri 101 tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan risiko bencana dan kesiapsiagaan masyarakat," kata Raditya.

Pihaknya juga menyampaikan pentingnya kajian risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah. Raditya mengatakan, "Kabupaten Manggarai Timur, sebagai bagian dari daerah prioritas nasional, dapat menjadikan kajian risiko bencana ini sebagai pintu masuk dari program dan anggaran pengurangan risiko bencana."

Kajian tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan kawasan dan tata ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Timur. Bupati dapat memberikan masukan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak, misalnya, membangun permukiman dan infrastruktur di daerah yang memiliki ancaman bencana tinggi, sehingga nilai investasi tidak hilang begitu saja ketika ada kejadian bencana.

Merespon hal tersebut, Bupati Kabupaten Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan beberapa poin pada acara pembukaan. Menurutnya, kegiatan ini dapat meningkatkan kerja sama dalam kegiatan mitigasi bencana. Agas menambahkan bahwa dokumen kajian risiko bencana ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur.

"Kami mendorong isu PRB sebagai bahan dalam setiap pengambilan kebijakan di Manggarai Timur dan mendorong terbentuknya Forum PRB. Selain itu upaya-upaya PRB perlu untuk melibatkan lembaga usaha," kata Agas.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: