KLHK dan FAO Jajaki Kerja Sama Pengendalian Perubahan Iklim

TrubusNews
Binsar Marulitua
05 Nov 2019   12:00 WIB

Komentar
KLHK dan FAO Jajaki Kerja Sama Pengendalian Perubahan Iklim

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima langsung Food and Agriculture Organization (FAO) Representative, Stephen Rudgard di ruang kerjanya, Senin (4/10/2019) (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerima langsung Food and Agriculture Organization (FAO) Representative, Stephen Rudgard di ruang kerjanya, Senin (4/10/2019). Pertemuan ini membahas rencana tindak lanjut kerja sama yang telah dan sedang dilaksanakan, serta kerja sama baru.

Secara singkat, Menteri Siti menyampaikan hal-hal yang menjadi penekanan Presiden RI Joko Widodo saat terpilih menjadi Menteri LHK pada periode II yaitu urusan industri hijau, hutan sosial, carbon trading, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kerjasama baru antara FAO dengan KLHK berjudul Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions. Rancangan proyek ini bertujuan untuk memungkinkan Indonesia meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan, serta mengatalisasi aksi mitigasi perubahan iklim, sebagai kontribusi signifikan terhadap komitmen global untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global hingga di bawah 2 derajat Celcius.

Baca Lainnya : Jokowi Berikan Mandat Siti Nurbaya Kembali Nahkodai KLHK

Proyek kerja sama baru ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan koordinasi kelembagaan untuk National Forest Inventory (NFI) dan National Forest Monitoring System (NFMS). Proyek ini juga akan merancang ulang kedua sistem di atas agar berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang akan lebih memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan.

KLHK dan FAO sebelumnya juga telah melakukan berbagai kerjasama, diantaranya adalah kolaborasi terkait peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). KLHK dan FAO telah menandatangani perjanjian kerjasama FAO-EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Programme pada 24 Mei 2018. Perjanjian tersebut memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM dan para pihak lainnya dalam rangka penguatan implementasi SVLK dan Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, termasuk untuk usaha kecil dan menengah.

Proposal Proyek Kerjasama tentang Invasive Alien Plant Species (IAPS) yang akan dilaksanakan sangat terkait dengan bidang tugas KLHK Cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di mana Indonesia harus mengamankan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan konservasi. Menteri Siti mengharapkan dengan rencana kerjasama ini diharapkan kejadian seperti meluasnya pohon Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran tidak terjadi di kawasan lain". 

Tentang rencana kajian The Causes of Fire and How to Address Them, "Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, karena sebagian besar kejadian kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2019 ini merupakan penyiapan kegiatan pertanian/ perkebunan dan harus menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar." tambah Menteri Siti. 

Pada kesempatan tersebut Stephen Rudgard juga menyampaikan informasi kepada Menteri Siti, bahwa saat ini sudah ada Direktur Jenderal FAO Mr. Qu Dongyu (sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian Tiongkok) yang akan mengkoordinasikan kegiatan pertanian secara luas bagi anggota FAO. Menteri Siti menitipkan kepada Mr. Stephen buku SoIFo dan Time for Change (Saatnya Berubah) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal FAO, dengan pesan "agar Mr. Qu dapat mengetahui bagaimana status hutan Indonesia dan apa yang telah dilaksanakan Menteri LHK memimpin KLHK selama tahun 2014-2019." tutur Menteri Siti.

FAO telah mendukung penyusunan buku State of Indonesia's Forest (SoIFo) yang memuat langkah-langkah korektif mendasar dan besar-besaran Pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan. Menteri Siti meluncurkan SoIFo di Jakarta, di hadapan para Duta Besar negara sahabat, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia tahun 2018 lalu. SoIFo juga disampaikan dalam forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat FAO, di Roma, Italia pada tahun yang sama.

Baca Lainnya : Terdapat Penunggang Gelap, KLHK Ungkap Permasalahan Perhutanan Sosial Tersendat

Kerjasama baru antara FAO dengan KLHK berjudul Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions. Rancangan proyek ini bertujuan untuk memungkinkan Indonesia meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan, serta mengatalisasi aksi mitigasi perubahan iklim, sebagai kontribusi signifikan terhadap komitmen global untuk menahan peningkatan suhu rata-rata global hingga di bawah 2 derajat Celcius.

Proyek kerja sama baru ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan koordinasi kelembagaan untuk National Forest Inventory (NFI) dan National Forest Monitoring System (NFMS). Proyek ini juga akan merancang ulang kedua sistem di atas agar berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang akan lebih memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan.

KLHK dan FAO sebelumnya juga telah melakukan berbagai kerjasama, diantaranya adalah kolaborasi terkait peningkatan tata kelola hutan dan implementasi legalitas kayu dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). KLHK dan FAO telah menandatangani perjanjian kerjasama FAO-EU Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Programme pada 24 Mei 2018. Perjanjian tersebut memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif oleh lembaga pemerintah, sektor swasta, LSM dan para pihak lainnya dalam rangka penguatan implementasi SVLK dan Perjanjian FLEGT VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, termasuk untuk usaha kecil dan menengah.

Proposal Proyek Kerjasama tentang Invasive Alien Plant Species (IAPS) yang akan dilaksanakan sangat terkait dengan bidang tugas KLHK Cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dimana Indonesia harus mengamankan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan konservasi. Menteri Siti mengharapkan "dengan rencana kerjasama ini diharapkan kejadian seperti meluasnya pohon Acacia nilotica di Taman Nasional Baluran tidak terjadi di kawasan lain". 

Tentang rencana kajian The Causes of Fire and How to Address Them, "Kementerian LHK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, karena sebagian besar kejadian kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2019 ini merupakan penyiapan kegiatan pertanian/ perkebunan dan harus menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar." tambah Menteri Siti. 

Pada kesempatan tersebut Stephen Rudgard juga menyampaikan informasi kepada Menteri Siti, bahwa saat ini sudah ada Direktur Jenderal FAO Mr. Qu Dongyu (sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian Tiongkok) yang akan mengkoordinasikan kegiatan pertanian secara luas bagi anggota FAO. Menteri Siti menitipkan kepada Mr. Stephen buku SoIFo dan Time for Change (Saatnya Berubah) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal FAO, dengan pesan "agar Mr. Qu dapat mengetahui bagaimana status hutan Indonesia dan apa yang telah dilaksanakan Menteri LHK memimpin KLHK selama tahun 2014-2019." tutur Menteri Siti.

FAO telah mendukung penyusunan buku State of Indonesia's Forest (SoIFo) yang memuat langkah-langkah korektif mendasar dan besar-besaran Pemerintah Indonesia dalam sektor kehutanan. Menteri Siti meluncurkan SoIFo di Jakarta, di hadapan para Duta Besar negara sahabat, dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia tahun 2018 lalu. SoIFo juga disampaikan dalam forum Committee on Forestry (COFO) 2018 di kantor pusat FAO, di Roma, Italia pada tahun yang sama.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: