Musim Hujan Mundur, BNPB: Waspadai Bencana Masa Transisi Musim

TrubusNews
Astri Sofyanti
01 Nov 2019   09:00 WIB

Komentar
Musim Hujan Mundur, BNPB: Waspadai Bencana Masa Transisi Musim

Konferensi pers update penanggulangan bencana Indonesia di BNPB (Foto : BNPB)

Trubus.id -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa awal musim hujan di Indonesia akan mengalam kemunduran. BMKG memperkirakan musim hujan akan masuk pada November-Deember 2019, sementara puncak musim hujan diperkirakan akan tiba pada Januari-Februari 2020.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Miming Saepudin, M.Si dalam Konferensi Pers bersama Pakar dan Tim Intelijen di Gedung Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB Jakarta, 31 Oktober 2019.

“Masyarakat diminta untuk mewaspadai adanya potensi ancaman bencana pada masa transisi musim atau pancaroba yang ditandai dengan ciri-ciri seperti angin kencang, angin puting beliung, perubahan suhu dan cuaca ekstrem, hujan es hingga gelombang tinggi di pesisir pantai dan ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan tanah bergerak pada saat musim penghujan nanti. Menurut perkiraannya, wilayah Indonesia yang akan memasuki awal musim penghujan dimulai dari bagian utara seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Papua bagian utara,” Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Miming Saepudin ketika menghadiri konferensi pers di Graha BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (31/10).

Baca Lainnya : Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan, Depok dan Bogor di Prediksi Bakal Hujan

Menurutnya, Aceh dan Sumatera Utara menjadi daerah siaga banjir dan tanah longsor. Puncak musim hujan diprediksi pada bulan Januari-Februari 2020. Oleh karena itu waspadai juga potensi cuaca ekstrem pada masa transisi musim (pancaroba) seperti puting beliung, hujan es, suhu ekstrem.

Dalam satu minggu ke depan BMKG memprediksi potensi hujan diprediksi akan terjadi di sejumlah wilayah seperti provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Papua.

“Sedangkan gelombang tinggi akan terjadi di wilayah selatan dan barat daya Sumatera Selatan hingga wilayah selatan Jawa dengan perkiraan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Kendati demikian BMKG masih memprediksi bahwa kondisi tersebut masih aman untuk penyeberangan laut,” ujar Miming.

Baca Lainnya : Antisipasi Banjir di Musim Hujan, BNPB Siapkan Dana Hingga Rp850 Miliar

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengungkapkan, sebagai upaya dalam menghadapi bencana pada masa transisi musim dan bencana hidrometeorologi tersebut, BNPB telah menganggarkan dana sisa tahunan dengan total nilai Rp850 miliar.

“Dana tersebut merupakan Dana Siap Pakai (DSP) yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini. Tidak hanya untuk bencana hidrometeorologi atau masa transisi musim saja, DSP ini juga berlaku untuk segala jenis bencana yang mungkin saja bisa terjadi hingga akhir tahun ini,” ucap Agus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelompok Perencanaan Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Restorasi Gambut (BRG), Noviar mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wlahan gambut hingga saat ini masih terdeteksi sebanyak 31.164 yang tersebar di tujuh provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Berdasarkan temuan di lapangan maupun pantauan satelit, hutan produksi masih mendominasi luasan karhutla. Hal itu menurut BRG dapat disimpulkan bahwa masyarakat maupun koorporasi masih melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara yang tidak baik, salah satunya dengan cara dibakar.

Baca Lainnya : BNPB Catat 3.089 Kejadian Bencana Terjadi Hingga Oktober 2019

Diakui Noviar, upaya BRG dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan langkah yang dinamakan "3 R" yakni Rewetting, Revegetation, Revitalization. Rewetting merupakan upaya untuk mengembalikan kodrat lahan gambut kembali basah dan membuat sekat-sekat kanal.

“Revegetation sendiri merupakan penanaman pola maksimal dan pengkayaan tanaman. Sedangkan Revitalization adalah pembangunan alternatif komoditas dan sumber mata pencaharian masyarakat,” ungkapnya.

Dalam konteks yang sama mengenai bencana karhutla, Peneliti Ekologi Manusia Pusat Penelitian dan Kependudukan LIPI, Deny Hidayati menyoroti bahwa kesiapsiagaan penduduk dalam menghadapi asap karhutla masih minim. Menurutnya peran pemerintah daerah sebagai aktor dalam peningkatan kapasitas penduduk dalam menghadapi asap karhutla masih terbatas. Di samping itu kearifan lokal sudah bergeser.

Pihaknya mengharapkan agar sinergitas antara masyarakat dengan upaya yang telah dilakukan pemerintah seperti program Desa Tangguh Bencana (BNPB), Masyarakat Peduli Api (KLHK) hingga Kelompok Tani Peduli Api (Kementan) dapat terbina dan berjalan secara baik sehingga keduanya dapat menjadi aktor penting dalam peningkatan kesiapsiagaan terhadap karhutla untuk ke depannya.

Baca Lainnya : BNPB Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Bahaya Saat Pergantian Musim

Selanjutnya mengenai pergerakan tanah, Kepala Bidang Mitigasi dan Gerakan Tanah PVMBG, Agus Budianto mengatakan bahwa Indonesia masih berpotensi terjadi peristiwa pergerakan tanah hingga November 2019. Beberapa faktor seperti hujan, faktor perubahan lahan, respon bumi saat hujan jatuh menjadi pemicu terjadinya pergerakan tanah tersebut. Agus mengatakan bahwa hal itu merupakan pola yang berulang, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah yang pasti dalam menghadapi potensi ancaman bencana tersebut melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat.

"Contohnya kita harus tahu lokasi rentan, tahu ancaman, tahu antisipasi, susun database. Jika ada retakan yang mengawali pergerakan tanah, maka harus membuat rambu. Jadi pahami, pantau dan lapor," beber Agus.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: