Satu Tahun Kebijakan Moratorium Sawit, Kementan: Kami Targetkan Percepatan ISPO

TrubusNews
Astri Sofyanti
29 Okt 2019   19:30 WIB

Komentar
Satu Tahun Kebijakan Moratorium Sawit, Kementan: Kami Targetkan Percepatan ISPO

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi dalam diskusi terkait Satu Tahun Inpres Moratorium Sawit di Hotel Ashley, Jakarta, Selasa (29/10) (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Indonesia merupakan negara produksi minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 1970 luas lahan perkebunan sawit yang ada di Indonesia tercatat seluas 133.298 hektare, namun pada 2018 ekspansi sawit luasnya mencapai 14,68 juta hektare. Luas lahan sawit terbesar dikuasai oleh perkebunan besar swasta, yakni lebih dari 7,7 juta hektare atau 55 persen dari total perkebunan sawit di Indonesia.

Sawit menjadi komodias andalan yang menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2018, produksi sawit tumbuh 6,85 persen menjadi 48,48 juta ton dari tahun sebelumnya, dengan total nilai ekspor mencapai Rp247 triliun. Jumlah produksi tersebut terdiri atas sawit dari perkebunan rakyat sebesar 16,8 juta ton atau 35 persen, perkebunan besar negara 2,49 juta ton atau 5 persen dan perkebunan besar swasta sebesar 29,39 juta ton atau sebesar 60 persen.

Namun belakangan, ekspansi sawit yang tidak terkendali dan lemahnya tata kelola sawit menyebabkan sejumlah masalah muncul. Mulai dari isu ekonomi, lingkungan, hingga kesejahteraan petani sawit lokal.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Perlu diketahui, kebijakan Inpres ini berlaku mulai 19 September 2018 sampai 19 September 2021.

Menindaklanjuti Inpres tersebut, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi menyebut sawit telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu komoditas strategis. Dirinya menyebut pembahasan di sektor perkebunan sawit juga telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Bahkan diakuinya industri sawit telah dicatat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas serta semua lembaga pemerintahan baik pusat ataupun pemerintah daerah.

“Memasuki tahun kedua kebijakan Inpres ini, terkait sawit saya kira masih menjadi komoditas strategis. Kemarin, pada saat pelantikan, Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Mahendra Siregar, salah satu arahannya adalah bagaimana mengamankan akses pasar untuk sawit,” kata Dedi ketika menghadiri diskusi terkait Satu Tahun Moratorium Sawit di Jakarta, Selasa (29/10).

Dengan berbagai kebijakan dikeluarkannya Inpres tersebut peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat menjadi salah satu program kerja Kementerian Pertanian khususnya di Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian sendiri memiliki program untuk memperbaiki tata kelola sawit. Kementan juga menjadi bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh Komoso Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diakui Dedi, realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit masyarakat sekitar 20 persen berdasarkan data IUP. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebesar 28.98 persen dari target seluas 2.149.782.18 hektare dalam kurun waktu 2007 sampai 2017.

“Kami (Kementan) akan berupaya menguatkan kelembagaan dan kami konsen dipercepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO),” beber Dedi.

Dirinya mengatakan, percepatan ISPO ini salah satunya dengan melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR) serta melakukan pendampingan petani sawit. Sejauh ini menurutnya, telah disiapkan anggaran untuk melakukan perejamaan sawit akan dibiayai oleh APBN untuk melakukan percepatan di 14 provinsi.

“Terkit penguatan kelembagaan, Kementan akan mendorong petani sawit swadaya yang belum memiliki mitra, sehingga dengan adanya moratorium sawit diharapkan adanya koorporasi berbasis petani banyak bermunculan,” pungkasnya.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: