Menteri KP Akan Koreksi Regulasi Perizinan Perikanan dan IUU Fishing

TrubusNews
Binsar Marulitua
29 Okt 2019   14:30 WIB

Komentar
Menteri KP Akan Koreksi Regulasi Perizinan Perikanan dan IUU Fishing

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat kunjungan Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Senin (29/10/2019). (Foto : KKP)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Mengatakan, masih ada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya yang harus dikoreksi. Untuk itu masyarakat baik dari nelayan, pengusaha diminta untuk tidak segan berkominikasi dengan dirinya untuk sekadar bertukar pikiran. 

"Berbagai kebijakan sebelumnya sudah sangat baik dan tentu akan dilanjutkan. Namun,masih ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki bersama-sama," jelas Menteri Edhy di sela kunjungan Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Senin (29/10/2019) kemarin. 

Baca Lainnya : Diklaim Ramah Lingkungan, KKP Segera Kaji Ulang Larangan Penggunaan Cantrang

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan Menteri Edhy adalah kebijakan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Menurutnya, KKP memiliki pekerjaan rumah (PR) bagaimana memastikan wilayah perairan Indonesia akan selalu bebas dari kapal asing dengan memperkuat pengawasan internal. 

“PSDKP kita punya 38 kapal. Tapi apakah 38 kapal kita itu punya kekuatan untuk mengejar? Jangan-jangan kekuatan kapal kita hanya 20 knot, ternyata musuh lebih dari itu. Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri. Harus sinergi dengan semua pihak terkait,” jelasnya. 

Selain itu, lanjut Menteri Edhy menjelaskan, pengusaha perikanan adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu, bersama-sama, pemerintah dan stakeholders akan mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan. 

Dalam kaitan hal tersebut, Indonesia sudah tak perlu study banding ke pusat perikanan negara lainnya. Karena selama ini Indonesia memiliki banyak unit pengolahan ikan (UPI) yang tak kalah bagus dari Cina, Korea, maupun Vietnam.

Teknologi yang dimiliki pun tak kalah canggih. Kemampuan sumber daya manusianya pun tak kalah mumpuni. 

Baca Lainnya : Pemerintah Perbolehkan Penggunaan Cantrang Jika Ramah Lingkungan 

“Saya yakin di sini semua mengerti bagaimana memproduksi produk perikanan dengan baik. Kami akan dorong dengan aturan-aturan yang memudahkan. Tapi kami mau jawaban dari bapak-bapak jangan bohongin kami, jangan bikin seolah-olah kami enggak ngerti apa-apa,” tegasnya.

Hal ini disampaikan Menteri Edhy, terkait kepatuhan para pengusaha melaporkan hasil tangkapan dengan benar dan membayar pajak dengan taat. Ia menilai, pengusaha perikanan adalah pahlawan yang turut berjasa terhadap perekonomian negara. 

Oleh karena itu, bersama-sama, pemerintah dan stakeholders akan mendorong kemajuan usaha perikanan ke depan. 

Saya ingin semua masalah yang nelayan hadapi, baik itu tentang izin kapalnya, izin alat tangkapnya, masalah biayanya, dan masalah-masalah lainnya terselesaikan,” ujarnya.

“Saya yakin, teknologi yang kita butuhkan bukan teknologi yang luar biasa dan yang rakyat kita butuhkan bukan dana yang luar biasa karena potensinya sudah ada di tanah air kita. Tinggal bagaimana kita menyelamatkan potensi ini menjadi keuntungan yang bermanfaat bagi semua masyarakat,” tambahnya.

Baca Lainnya : Imbas Pengalihan Cantrang, Pabrik Surimi Harus Diversifikasi Bahan Baku

Permaslahn lainnya, Ia mengutarakan sampai saat ini, masih menrima aduan dari nelayan terkait keluhan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Nelayan mengeluh tergangualur lalu lintas kapal nelayan atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). 

“Saya ingin menjadi bagian dari keluarga besar bapak-bapak, ibu-ibu, mengawasi lautan, menjaga lautan, memanfaatkan lautan sehingga hidup kita menjadi lebih baik,” ungkapnya. 


 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: