Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Aktivis Lingkungan Berharap Komitmen pada Penyelamatan Hutan

TrubusNews
Binsar Marulitua
21 Okt 2019   07:42 WIB

Komentar
Jokowi-Ma'ruf Dilantik, Aktivis Lingkungan Berharap Komitmen pada Penyelamatan Hutan

Presiden Joko Widodo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019. (Foto : Biro Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden)

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan K.H. Ma’ruf Amin resmi mengemban jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia  periode 2019-2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Sejumlah aktivis lingkungan berharap, Presiden Jokowi yang akan memulai periode kedua, untuk mempertegas komitmennya dalam melindungi hutan, mengakui serta melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Pada seratus hari pertama, Jokowi seyogyanya bisa tanpa beban menyatakan perlindungan total hutan alam tersisa dan menghukum para perusak hutan. 

Baca Lainnya : Perhutanan Sosial Tersendat, Jokowi Tegur KLHK dan Perhutani

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa Pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 menjadi titik krusial bagi pemerintahan ke depan untuk menjalankan komitmen politiknya di dalam memastikan agenda penyelamatan hutan.

Harusnya Presiden mendengarkan suara rakyat, dan tidak tersandera dengan kepentingan lain yang justru akan semakin menghancurkan hutan dan ruang hidup rakyat.

"Joko Widodo harus melindungi hutan yang tersisa dan hak 50-70 juta jiwa masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat yang hidup dengan hutan. Presiden juga membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi masyarakat sipil, agar rakyat dapat mengambil peran di dalam menyelamatkan hutan Indonesia”, jelas Nur Hidayati. 

Hutan Indonesia terkenal di dunia sebagai hutan tropis dengan luas tutupan ketiga terbesar setelah Brazil dan Kongo. Jumlah spesies mamalia, palmae dan burung endemik juga terbanyak di dunia.

Hutan Indonesia adalah pemasok 80% tanaman obat dunia. Reputasi dan potensi hutan Indonesia terancam akibat penggundulan masif dan kebakaran. Jika tidak dijaga, kehebatan hutan kita niscaya hilang.

Sampai bulan Desember tahun 2017, pemerintah mengklaim luas kawasan hutan mencapai 120,6 juta hektar, atau 63% dari luas daratan. Kawasan hutan ini tidak selalu memiliki tutupan hutan, tetapi secara hukum harus bertahan sebagai hutan permanen.

Koalisi Golongan Hutan menyayangkan peristiwa kebakaran hutan 2019 yang kembali membuktikan pemerintah belum serius dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan, gambut dan lahan.

“Pemerintah wajib melawan semua bentuk pengrusakan hutan dan memberi sanksi kepada semua perusahaan pembakar hutan, dan memastikan hukum ditegakkan kepada mereka yang bersalah. Janji menjaga hutan dalam pidato pelantikannya akan menjadi penegasan bahwa Presiden Joko Widodo menjadikan hutan dan lingkungan hidup sebagai prioritas utama,” kata Leonard Simanjuntak, aktivis lingkungan Greenpeace.

Baca Lainnya : Bahas Kelapa Sawit, Jokowi Berharap Dukungan Belanda Hadapi Uni Eropa

Lebih lanjut, menurut Leo, salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka data pemilik izin konsesi dan petanya, agar semua warga negara dapat melakukan pengawasan bersama. “Greenpeace akan menagih janji-janji presiden yang lalu dan mendatang, termasuk tentang penyelesaian masalah kebakaran hutan,” tambahnya. Greenpeace mengajak masyarakat berpartisipasi bersama dalam menagih janji dan menegaskan kembali janji politik Presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru, mereka yang menginginkan Indonesia maju secara adil, inklusif dan berkelanjutan menunggu komitmen tegas Presiden Joko Widodo terhadap perbaikan tata kelola kehutanan dan lingkungan hidup.

“Kebakaran hutan dapat dicegah dan diantisipasi dengan kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa yang cepat tanggap dan penegakan tata kelola. Praktikpraktik baik, banyak berlangsung di akar rumput dan bisa direplikasi. Kami percaya partisipasi publik, terutama kalangan milenial, akan sangat membantu meningkatkan rasa melindungi hutan dan mencegah kebakaran,” kata Monica.

Baca Lainnya : Tinjau Karhutla Riau, Ini Lokasi Titik Api yang Disambangi Jokowi

Nadia Hadad, Strategic Engagement Director Yayasan Madani Berkelanjutan menyampaikan bahwa komitmen tegas Presiden Joko Widodo dalam melindungi hutan adalah bagian penting dalam mencapai komitmen iklim Indonesia.

"Komitmen iklim Indonesia adalah jangkar berbagai kebijakan korektif terkait perlindungan hutan dan lahan gambut, yang bertumpu pada moratorium hutan, moratorium sawit, restorasi gambut dan perhutanan sosial,” ujarnya.

Untuk mencapai komitmen iklim tersebut, Presiden harus tegas dalam menegakkan kebijakan pelarangan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Presiden juga harus memimpin percepatan restorasi gambut untuk mencegah kebakaran, mengimplementasikan moratorium sawit secara konsisten, dan memperkuat ambisi iklim Indonesia agar ekonomi Indonesia lebih tangguh dan dapat mencapai visi Indonesia Negara Maju 2045.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: