Terdapat Penunggang Gelap, KLHK Ungkap Permasalahan Perhutanan Sosial Tersendat

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Okt 2019   12:00 WIB

Komentar
Terdapat Penunggang Gelap, KLHK Ungkap Permasalahan Perhutanan Sosial Tersendat

Presiden Joko Widodo saat memberikan SK Perhutanan Sosial (Foto : Biro Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden)

Trubus.id -- Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK, Erna Rosdiana mengungkapkan, data perkembangan rinci realisasi capaian Perhutanan Sosial Nasional sampai dengan 7 Oktober 2019 sudah diterbitkan 6.078 unit SK/izin Perhutanan Sosial seluas 3.421.548,55 ha, yang mencakup 758.353 kepala keluarga (KK). 

Selain itu telah dilakukan penetapan Hutan Adat seluas 24.152,34 ha dan wilayah indikatif Hutan Adat seluas 554.476, 66 ha.

"Target nasional program Perhutanan Sosial adalah alokasi 12,7 juta ha lahan hutan untuk masyarakat. Meskipun belum tercapai, namun secara indikatif lokasi kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk mendukung program Perhutanan Sosial sudah ditetapkan melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta yang terletak di seluruh Indonesia," jelas Erna Rosdiana melalui keterangan tertulis, Kamis (17/10) kemarin.

Baca Lainnya : KLHK Rancang Solusi Penyelesaian Kemelut Perhutanan Sosial

Erna menjelaskan, beberapa masalah yang menyebabkan belum tercapainya target pemberian akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat di antaranya adalah belum lengkapnya sentra pelayanan di tingkat tapak yang mudah diakses masyarakat (Balai PSKL hanya ada di 5 region, POKJA PPS belum bekerja optimal), belum tersosialisasi dengan baiknya program perhutanan sosial hingga tingkat tapak. 

Selain itu kendala lainnya adalah  belum lancarnya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, AKPS yang sudah dibuat belum digunakan secara optimal, kapasitas sumberdaya manusia kurang memadai, serta Free Rider (Penunggang Gelap) permohonan Perhutanan Sosial makin marak.

"Permasalahan ini yang coba diatasi dengan cara kerja Jareng Jebol Hutsos 4.0," ungkapnya. 

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) berupaya mempercepat target pemberian akses Perhutanan Sosial dengan cara kerja baru yang diberi nama Kerja Bareng Jemput Bola Hutan Sosial 4.0 (Jareng Jebol Hutsos 4.0).

Baca Lainnya : Perhutanan Sosial Tersendat, Jokowi Tegur KLHK dan Perhutani

Jareng Jebol Hutsos 4.0 secara umum dapat diartikan sebagai cara kerja baru pelayanan Perhutanan Sosial, yaitu dengan melakukan kolaborasi multipihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, kaum millenial) secara terintegrasi antar sektor, membangun kolaborasi dan kreasi (ko-kreasi) di tingkat tapak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

"Jadi kita mulai strategi baru dengan fokus bekerjasama dengan Pemda, jadi kami dari pusat bila turun ke daerah akan selalu menemui kepala-kepala daerah baik Gubernur atau Bupati, agar program Perhutanan Sosial ini bisa nyambung dari pusat hingga ke tapak," tuturnya. 

Pedoman pelaksanaan Jareng Jebol 4.0 adalah Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/PKPS/KUM.1/2019 tentang Pedoman Tata Cara Fasilitasi Percepatan Perhutanan Sosial.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: