KLHK Rancang Solusi Penyelesaian Kemelut Perhutanan Sosial

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Okt 2019   06:00 WIB

Komentar
KLHK  Rancang Solusi  Penyelesaian Kemelut Perhutanan Sosial

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK, Erna Rosdiana (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempercepat target pemberian akses Perhutanan Sosial dengan cara kerja baru yang diberi nama Kerja Bareng Jemput Bola Hutan Sosial 4.0 (Jareng Jebol Hutsos 4.0). Dengan program ini target Perhutanan Sosial sebesar 12,7 juta ha yang merupakan proyek strategis nasional  diharapkan akan semakin mudah tercapai.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, KLHK, Erna Rosdiana mengungkapkan, cara kerja Jareng Jebol Hutsos 4.0 antara lain adalah melakukan audiensi dengan pimpinan daerah yaitu Gubernur dan Bupati, diskusi terfokus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kegiatan di Kabupaten yang menjadi target program Perhutanan Sosial, coaching clinic pelayanan akses legal Perhutanan Sosial, jemput bola pelayanan akses legal Perhutanan Sosial ke desa-desa sasaran. 

Selain itu,  menggunakan sistem online Akses Kelola Perhutanan Sosial (AKPS) untuk proses perijinan, serta pembangun Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 yang digerakan para milenial. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini berlangsung dengan pelibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan berbagai Dinas terkait.

Baca Lainnya : Perhutanan Sosial Tersendat, Jokowi Tegur KLHK dan Perhutani

"Jadi kita mulai strategi baru dengan fokus bekerjasama dengan Pemda, jadi kami dari pusat bila turun ke daerah akan selalu menemui kepala-kepala daerah baik Gubernur atau Bupati, agar program Perhutanan Sosial ini bisa nyambung dari pusat hingga ke tapak," ujar Erna Rosdiana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (17/10).

Erna pun menambahkan jika keberhasilan Program Perhutanan Sosial akan semakin mendorong kelestarian ekosistem hutan yang sekaligus membangun ekosistem sosial di sekitar kawasan hutan, sehingga masyarakat sejahtera. 

Perhutanan sosial merupakan irisan antara upaya mewujudkan kelestarian ekosistem dan ekosistem sosial melalu pembukaan akses legal kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pemanfaatan hutan yang bertanggungjawab demi kesejahteraan.

Program Perhutanan Sosial pun dijelaskan sebagai salah satu strategi nasional untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah, serta menjadi tulang punggung menuju Indonesia Maju, Berkeadilan dan Inklusif. Dengan program Perhutanan Sosial ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, serta penurunan disparitas antar wilayah.

Baca Lainnya : Jokowi Komitmen Selesaikan Keluhan Masyarakat Perhutanan Sosial

Data perkembangan rinci realisasi capaian Perhutanan Sosial Nasional sampai dengan 7 Oktober 2019 sudah diterbitkan 6.078 unit SK/izin Perhutanan Sosial seluas 3.421.548,55 ha, yang mencakup 758.353 kepala keluarga (KK). Selain itu telah dilakukan penetapan Hutan Adat seluas 24.152,34 ha dan wilayah indikatif Hutan Adat seluas 554.476, 66 ha.

Target nasional program Perhutanan Sosial adalah alokasi 12,7 juta ha lahan hutan untuk masyarakat. Meskipun belum tercapai, namun secara indikatif lokasi kawasan hutan yang dapat dialokasikan untuk mendukung program Perhutanan Sosial sudah ditetapkan melalui Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta yang terletak di seluruh Indonesia. 
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

KKP Hentikan Sementara SPWP Ekspor Benih Bening Lobster

Peristiwa   26 Nov 2020 - 17:29 WIB
Bagikan:          
Bagikan: