Menagih Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Akibat Karhutla, Begini Penjelasan Sawit Watch

TrubusNews
Astri Sofyanti
16 Okt 2019   19:30 WIB

Komentar
Menagih Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Akibat Karhutla, Begini Penjelasan Sawit Watch

Kabut asap akibat terjadinya karhutla (Foto : BNPB)

Trubus.id -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, serta masih kerap terjadinya konflik lahan dengan masyarakat, menandakan banyak hal yang masih harus diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan agar penggunaan minyak sawit sebagai sumber bahan bakar untuk biodiesel harus berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Peran serta pihak keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak sawit sebagai penyalur CPO untuk biodiesel yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia ke Pertamina dalam Kepmen ESDM No.2018K/10/MEM/2018 sangat penting dalam memilih perusahaan minyak sawit yang sudah memiliki komitmen berkelanjutan dalam komitmen No Deforestation, No Peat Development and No Exploitation (NDPE).

Total luas lahan yang terbakar sejak Januari sampai Agustus 2019 mencapai 328.722 haktare dan sampai saat ini di Sumatera Selatan masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa konsesi perkebunan. Ribuan masyarakat terpaksa menghirup udara beracun sisa pembakaran lahan.

Baca Lainnya : BPPT dan Kabupaten Pelalawan Resmikan Pilot Project Sistem Integrasi Sawit Sapi

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, masyarakat yang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Februari sampai September 2019 tercatat sebanyak 919.516 jiwa, dengan rincian Riau (275.793 jiwa), Jambi (63.554 jiwa), Kalimantan Barat (180.695 jiwa), Kalimantan Tengah (40.374 jiwa), Kalimantan Selatan (67.293 jiwa) dan Sumatera Selatan (291.807 jiwa).

Willem Pattinasarany, Koordinator Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) menyampaikan peran bank dan lembaga non-bank sangat penting dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan minyak sawit terutama yang ditunjuk sebagai penyalur Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel yang didistribusikan ke PT Pertamina dan beberapa perusahaan Public Service Obligation (PSO) dan Non-PSO. Dampak dari proses bisnis dalam industri minyak sawit yang tidak mengindahkan prinsip – prinsip NDPE telah mengakibatkan hasil yang negatif bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah operasi perusahaan minyak sawit.

"Deforestasi telah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang hebat seperti yang baru-baru ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Bagaimana bank dan Lembaga non-bank ikut berperan aktif dalam menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan POJK No.51/2017 dan pedoman teknisnya di Indonesia adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip NDPE dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan minyak sawit terutama sebagai penyalur biodiesel untuk menciptakan biodiesel yang berkelanjutan di Indonesia," ujar Willem di Jakarta, Rabu (16/10).

Sementara itu, Muhamad Kosar dari JPIK menyebutkan Lembaga Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mendukung investasi dan finansial di sektor perkebunan sawit dengan tujuan untuk mengembangkan kinerja dan tata kelola sektor sawit di Indonesia. Komitmen Sustainable Finance dari Bank (Lembaga keuangan) ini masih perlu ditegaskan kembali, baik standar maupun pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang belum berkomitmen terhadap NDPE hanya akan menciptakan reputasi buruk kepada bank tersebut.

Baca Lainnya : Integrasi Sawit Sapi Diharapkan Dapat Mewujudkan Ketahanan Pangan Hewani Berbasis Sumber Daya Lokal

Selanjutnya Bayu Sefdiantoro dari Link-AR Borneo mengatakan, dalam POJK 51/2017, bank-bank harus menerapkan kebijakan berkelanjutan yaitu aspek sosial dan lingkungan, ini harus di patuhi oleh pihak bank- bank pemberi pinjaman ke debitur perusahan perkebunan sawit.

Dari hasil pemantauan terhadap bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan perkebunan sawit masih belum menjalankan kebijakan berkelanjutan tersebut.

Hal ini berdasarkan temuan yang ada dilapangan bahwa perusahaan masih tidak melakukan praktik berkelanjutan dan juga melanggar NDPE, seperti yang terjadi saat ini seperti kebakaran hutan dan lahan di konsesi perkebunan sawit.

"Dampak dari hal tersebut terjadi kerugian ekonomi, sosial dan kerusakkan lingkungan. OJK harus dapat memastikan bahwa bank-bank besar yang meminjamkan uangnya untuk perusahan perkebunan sawit menjalankan kebijakan berkelanjutan, Selain itu juga OJK harus membuat regulasi khusus yang menyangkut keberlanjutan ini dengan standar dan indikator yang terukur, sehingga kedepan tidak terulang lagi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Perlu diingat bahwa Indonesia penghasil CPO terbesar, dan memiliki kebijakan biofuel dimana ini harus di dukung dengan pemasok biofuel yang bersih dari pelanggaran HAM dan lingkungan. Dari perusahan-perusahaan yang disegel oleh pemerintah dalam hal ini GAKUM KLHK mendapati ada group pemasok CPO ke Pertamina. Kita mau biofuel yang bersih dari praktik-praktik pelanggaran HAM dan lingkungan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa produksi biofuel kita bersih dari pelanggaran tersebut," bebernya.

Baca Lainnya : Bahas Kelapa Sawit, Jokowi Berharap Dukungan Belanda Hadapi Uni Eropa

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: