AOI Gelar Seminar Nasional Bertajuk Pertanian Organik

TrubusNews
Astri Sofyanti
15 Okt 2019   15:30 WIB

Komentar
AOI Gelar Seminar Nasional Bertajuk Pertanian Organik

Petani menanam padi ilustrasi (Foto : Pixabay/AgusTriyanto)

Trubus.id -- Pertanian organik di Indonesia menjadi indikator utama untuk mengukur kedaulatan pangan seperti budidaya, penguasaan tanah, tenaga kerja, akses pasar hingga sejumlah kebijakan-kebijakan yang ada di dalam sektor pertanian organik menjadi poin penting dalam penysunan makalah kebijakan.

Kajian mengenai reorientasi kebijakan pertanian merupakan bagian dari usaha pengembangan matrikulasi tentang pertanian di Indonesia. Penyusunan makalah kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap perkembangan pertanian, khususnya pertanian organik di Indonesia.

Pertanian organik seharusnya dimaknai dengan prinsip-prinsip kesehatan, ekologi, keadilan dan kepedulian. Selain prinsip, istilah organik juga musti merujuk pada proses hulu sampai hilir, dan tidak sama sekali dimaknai sebatas produk akhir saja. Oleh sebab itu kajian kebijakan menjadi penting untuk meninjau kembali wawasan kebijakan pertanian organik di Indonesia yang terperangkap ke dalam arah dan orientasi pasar.

Setelah reformasi, kebijakan mengenai pertanian organik telah diusahakan sedemikian rupa. Pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pangan Organik 6729-2002.

Baca Lainnya : Kementan: Jawa Barat Jadi Penghasil Beras Organik Terbesar di Indonesia

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004 dicanangkan sebuah program nasional “Go Organik 2010” dengan visi mengintegrasikan sistem organik dan sistem pasar komoditas di level internasional yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2010. Selanjutnya pada era Jokowi perkembangan pertanian organik ditandai dengan program “Seribu Desa Pertanian Organik”.

Peralihan SBY ke Jokowi pada tahun 2014 sesungguhnya tidak hanya diwarnai dengan perubahan gaya kepemimpinan namun juga karakter rezim pemerintahan, yang turut mempengaruhi kebijakan pertanian organik.

Hal menarik yang perlu diketengahkan dalam hal ini adalah bahwa dua program negara tersebut sebenarnya secara paradigmatik menunjukan kecendrungan yang berbeda. Dari yang sebelumnya pada peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai industrialisasi serta perdagangan dunia, kini menjadi ke arah pembangunan pertanian organik yang bertumpu pada kedaulatan pangan di tingkat desa, yang semangatnya ditopang dengan diksi “membangun dari pinggiran”.

Baca Lainnya : Kementan Terapkan Teknologi Pengendalian OPT untuk Hasilkan Beras Organik Kualitas Ekspor

Dari kajian ini ditemukan bahwa program Seribu Desa Pertanian Organik di bawah pemerintahan Jokowi tersebut terperangkap ke dalam berbagai instrumen kebijakan yang telah dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya yang cenderung memiliki arah dan orientasi pasar melalui peningkatan produksi, daya saing mutu dan persaingan di tingkat global untuk mencapai pembangunan industrialisasi dan perdagangan dunia.

Selain itu pula dari kajian tersebut terdapat kejanggalan pada data Kementerian Pertanian terkait capaian program Seribu Desa Pertanian Organik yang diklaim telah berhasil dan memenuhi target jumlah desa bahkan melampauinya. Padahal jika data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian tersebut benar maka Indonesia sudah akan menjadi pelaksana sistem pertanian organik dan sekaligus produsen pangan organik terbesar di dunia.

Baca Lainnya : Petani Padi Organik di Kota Bogor Sukses Panen Raya di Tengah Musim Kemarau

Meski begitu, sayangnya paparan tersebut tidak didukung oleh data statistik yang memadai seperti perubahan luas lahan pertanian organik, perubahan produksi pangan organik, perubahan kawasan-kawasan tertentu yang menjadi basis ekosistem pertanian organik, meningkatnya arus perdagangan produk organik secara cukup mencolok, menurunnya tingkat ketergantungan petani terhadap sarana produksi pertanian yang dibuat oleh industri besar dan sebagainya.

Namun kenyataan di atas sepertinya berbanding terbalik dengan keadaan yang ada. Data yang dipublikasikan oleh Aliansi Organik Indonesia (AOI), tercatat bahwa luas area organik Indonesia pada tahun 2015 mencapai lebih dari 260 ribu hektar dengan kategori lahan panen liar yang terbesar namun mengalami penurunan dan lahan diluar itu yang bersertifikasi mengalami kenaikan (AOI, 2017).

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: