Peringati Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2019, BNPB Gelar SMT Bagi 40 Kepala BPBD Provinsi Hingga Kabupaten

TrubusNews
Astri Sofyanti
11 Okt 2019   09:30 WIB

Komentar
Peringati Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2019, BNPB Gelar SMT Bagi 40 Kepala BPBD Provinsi Hingga Kabupaten

Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja ketika memberikan pembekalan di SMT bagi 40 Kepala BPBD di Bangka Belitung yang dimulai sejak 9 sampai 12 Oktober 2019 (Foto : Dok. BNPB)

Trubus.id -- Dalam rangka memperingati bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2019, Pusdiklat BNPB menyelenggarakan Senior Management Traning (SMT) yang diikuti oleh 40 orang Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia di Sol Marina Hotel Bangka, Bangka Belitung dimulai pada 9 sampai 12 Oktober 2019. Event bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan kesempatan yang baik untuk dapat berbagi pengalaman dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian seluruh jajaran BNPB dan BPBD Provinsi maupun kabupaten/kota. Pada kesempatan ini Pusdiklat BNPB menawarkan 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan Kepemimpinan Penanggulangan Bencana dan Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, adapun tujuan utama dari Diklat SMT adalah untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan di bidang penanggulangan bencana baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sedangkan tujuannya, pertama, mengenalkan konsepsi dan kasus-kasus penanggulangan bencana; kedua, mengenalkan pentingnya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan becana; yang terakhir yakni dengan memberikan kesempatan untuk mensimulasikan proses-proses pengambilan keputusan dalam penanganan bencana.

Baca Lainnya : Peringati Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2019, BNPB Gelar SMT Bagi 40 Kepala BPBD Provinsi Hingga Kabupaten

Pada hari kedua diklat SMT ini dibagi menjadi beberapa materi, diantaranya membahas tentang pendekatan kesejahteraan dalam pengurangan risiko bencana oleh Deputi bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja.

Tindak lanjut yang harus dilakukan bersama adalah penguatan kolaborasi dan menyatukan visi/promosi gagasan, Inventarisasi sumberdaya (pelaku dan kapasitasnya), perkuatan jejaring, Pembentukan wadah untuk pembelajaran bersama (fisik dan non fisik) untuk memperkuat kolaborasi.

Kemudian membahas tentang koordinasi program lintas sektor dalam pengurangan risiko bencana oleh Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Raditya Jati.

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi program lintas sektor diperlukan suatu perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Selain itu, Perencanaan dan Aksi Penanggulangan yang saling bersinergi merupakan Strategi untuk efektifitas upaya PRB. Penanggulangan yang Sinergi berbasis Kawasan atau ekosistem dengan tahapan prioritas dapat mengoptimalkan pembangunan untuk antisipasi bencana. Kesiapsiagaan diperlukan, namun masih belum mencukupi sehingga perlu adanya peningkatan terkait pencegahan dan mitigasi.

Baca Lainnya : Gempa Kembali Guncang Ambon, BNPB Laporkan Satu Orang Meninggal Dunia

Dilanjutkan dengan pembahasan terkait penyelenggaraan RR pada daerah terdampak bencana yang terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh untuk menwujudkan build back better, saver and sustainable oleh deputi Rehabilitasi dan rekonstruksi, Rifai.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berbasis pengurangan risiko bencana dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan juga mengambil peran dalam peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana yang terjadi secara berulang.

Sasaran utama Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu: Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum, ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Selanjutnya, membahas tentang pengkajian program penanggulangan bencana oleh Sekretariat Utama Harmensyah. Penanggulangan bencana diarahkan pada sistem dan strategi yang terintegritas dalam setiap pembangunan.

Baca Lainnya : BNPB: Metode Panthelix Dapat Mencegah Terjadinya Karhutla

Penanggulangan bencana harus menyiapkan sumber daya yang memadai dalam rangka pencegahan untuk menghadapi bencana.

Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa dan meminimalisir kerusakan fisik dan kerugian ekonomi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan Good Governance.

Serta yang terakhir sebagai sesi terakhir sekaligus penutup oleh Prof. Dr. Syamsul Maarif,M.Si dengan materi Managing crisis and disaster. Dalam seminarnya ia mengajak peserta untuk memiliki mental yang kuat dalam menangani bencana.

“Jangan Anda merasa lemah kalau ada bahaya atau krisis,” tegasnya.

Baca Lainnya : BNPB Kucurkan Rp1,9 Triliun untuk 4 Daerah Terdampak Pascabencana di Sulteng

Karena krisis dapat membedakan apakah kita bisa menjadi pemimpin atau pemimpin tanpa tindakan. Krisis memunculkan urgensi, persepsi ancaman disertai ketidakpastian yang tinggi. Krisis adalah produk yang dihasilkan oleh persepsi.

Tidak hanya mengajak untuk bermental kuat dalam menangani bencana, seseorang harus dapat memberikan informasi yang bermakna bagi masyarakat, agar masyarakat semakin paham mengenai bencana. Seperti memahami manajemen krisis, antara lain (1) Kepekaan karena ekskalatif, (2) Keputusan, bukan koordinasi tetapi komando, (3) Informasi, segera dan bermakna, (4). Hentikan: stabilkan kembali, (5). Pembelajaran: organisasi, kebijakan dan hukum.

“Sikap mental yang disarankan adalah melihat masa depan dari masa depan, good to great atau belajar dari musuh yang hebat dan sikap mental yang tangkas” ungkap Syamsul.

Dalam akhir seminar, Syamsul Maarif mengingatkan untuk selalu berkembang dan melihat bencana dari aspek perkembangan budaya dan masyarakat di masa depan yang berbeda-beda. [NN]

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Menkraf Dorong Indonesia Miliki Peta Geospasial Pariwisata

Peristiwa   22 Feb 2020 - 14:25 WIB
Bagikan: