KKP Catat 270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster Sepanjang 2015 -2019

TrubusNews
Binsar Marulitua
10 Okt 2019   11:45 WIB

Komentar
KKP Catat  270 Kasus Penyelundupan Benih Lobster Sepanjang 2015 -2019

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat menjawab pertanyaan media massa di Gedung KKP , Rabu (9/10/2019) . (Foto : KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, telah menggagalkan sebanyak 270 kasus penyelundupan benih lobster sepanjang 2015-2019. Upaya tersebut, berkat sinergi bersama Polri, TNI Angkatan Laut, maupun Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina, menyebut Sepanjang Januari 2019 hingga Oktober 2019 sebanyak 63 kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan. 

"Sepanjang tahun 2019 hingga 5 Oktober 2019, telah berhasil digagalkan 63 kasus penyelundupan benih lobster dengan rincian 11 kasus ditangani oleh BKIPM, 34 kasus oleh Polri, 15 kasus oleh TNI AL, dan 3 kasus oleh Bea Cukai. Adapun nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar Rp733,67 miliar.

Kemudian, lanjut Rina, pada 2018 terdapat 75 kasus penyelundupan yang digagalkan, pada 2017 terdapat 77 kasus penyelundupan digagalkan, 2016 terdapat 45 kasus penyelundupan digagalkan, dan 2015 terdapat 10 kasus penyelundupan yang digagalkan.

Baca Lainnya : Pemerintah Selamatkan Rp66 Miliar dari Penggagalan Penyelundupan Benih Lobster di 3 Lokasi

Rina menjelaskan potensi dari penggagalan jumlah benih lobster yang berhasil diselamatkan tiap tahunnya bervariasi. Pada 2015 mencapai 545.000 ekor, di 2016 mencapai 1,34 juta ekor, di 2017 mencapai 2,19 juta ekor, di 2018 mencapai 2,53 juta ekor, dan 2019 mencapai 5,15 juta ekor.  

Nilai benih lobster yang diselamatkan pada 2015 sebanyak Rp 27,29 miliar, 2016 sebanyak Rp 71,70 miliar, 2017 sebanyak Rp 330,79 miliar, tahun 2018 sebanyak Rp 463,42 miliar, dan 2019 sebanyak Rp 733,67 miliar.

enjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019, Menteri Susi meminta tim gabungan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan untuk terus memperkuat sinergi dalam melindungi kekayaan laut Indonesia. 

Menteri Susi berpesan agar semua aparat dan petugas dalam sistem hukum Indonesia tetap memegang komitmen, kejujuran, dan integritas. Menurutnya, ketiga hal ini sangat penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam hasil perikanan, setidaknya jika disandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan yang baik terhadap upaya-upaya pemanfaatan ilegal sumber daya perikanan yang dilindungi atau dibatasi. Contohnya penyelundupan BL maupun benih sidat yang marak terjadi di Indonesia. 

“Dulu bibit lobster itu tidak diambil sampai tahun 1998-an. Sekitar tahun 1995 saya sudah dengar ada yang ngambil di Lombok saja, tapi di tempat lain tidak ada. Nelayan panen setiap musim hujan September hingga Oktober. 1 hari mereka bisa dapat Rp5-10 juta. Lobsternya besar-besar,” kenang Menteri Susi. 

Baca Lainnya : Potensi Penyelundupan Benih Loster Lebih Besar Meski Kasus Menurun pada 2019, Apa Sebabnya?

Lanjut Menteri Susi, kala itu harga lobster masih Rp300.000/kg. Saat ini sudah mencapai Rp800.000/kg bahkan Rp5 juta/ekor. Namun, harga Rp300.000/kg tersebut disebut mampu menyejahterakan nelayan. “Nelayan bisa beli rumah, bisa menyekolahkan anak, bayar kuliah anak,” imbuhnya.

Akibat maraknya penangkapan BL sejak tahun 2000-an, produksi lobster Indonesia menurun drastis. Indonesia hanya mampu mengekspor 300-500 ton lobster per tahunnya. Sangat ironis jika dibandingkan dengan Vietnam. Tidak punya BL sendiri, dengan membeli BL dari Indonesia dan negara lainnya, Vietnam mampu menjadi negara pengekspor lobster terdepan di Asia Tenggara. 


 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: