Potensi Dana Kelola BPDLH Diprakirakan Capai Rp800 Triliun

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
09 Okt 2019   14:36

Komentar
Potensi Dana Kelola BPDLH Diprakirakan Capai Rp800 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri KLHK , Siti Nurbaya Bakar memberikan penejelasan kepada wartawan seusai secara simbolis meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan menanam pohon di Komplek Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.  (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Pemerintah secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Komplek Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019. 

Terbentuknya BPDLH sebagai perwujudan amanat Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Selain itu, sebagai implementasi Paris Agreement 2015 pengganti Protokol Kyoto untuk memerangi dampak perubahan iklim.

Badan yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KLHK, serta Kementerian Keuangan, akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, potensi anggaran yang dapat dikelola BPDLH bisa mencapai angka Rp800 triliun. Jumlah itu berasal dari sejumlah sumber seperti dana reboisasi, perdagangan karbon (carbon trading) dan lain-lain.

Baca Lainnya : Indonesia dan Australia Jajaki Kerjasama Penghitungan Perdagangan Pasar Karbon

Pengelolaan dana lingkungan hidup dalam rangka pengoptimalan seluruh dana lingkungan hidup, berasal dari APBN maupun non APBN di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

"Jadi ini merupakan trusted fund yang kita dedikasikan untuk lingkungan hidup. Potensi anggaran yang dapat dikelola BPDLH bisa mencapai angka Rp800 triliun. Jumlah itu berasal dari sejumlah sumber seperti dana reboisasi, perdagangan karbon (carbon trading) dan lain-lain.", ungkap Menteri Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan harus terlebih dahulu mengkaji skema-skema pembiayaan yang optimal serta strategi pengelolaan serta risiko yang mungkin muncul. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan BPLDH guna mendapat rencana yang komprehensif.

Baca Lainnya : Menuju Pasar Karbon Dunia, Indonesia Bertumpu pada Tanaman Hutan dan Energi Terbarukan

“Saat ini sudah ada dana sebesar Rp2,1 triliun dari BLU di Kementerian/Lembaga terkait yang berhubungan dengan isu lingkungan. Dana-dana terkait lingkungan hidup akan dialihkan ke BPDLH,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani juga berharap BPDLH dapat mencapai sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu hal utama yang akan didorong melalui BPDLH.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, langkah Indonesia dalam implementasi Paris Agreement semakin nyata.

Untuk upaya-upaya mitigasi dan adaptasi sendiri, Indonesia telah menyiapkan berbagai instrumen pelaksanaanya yang inovatif seperti Sistem Registry Nasional (SRN), Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) Protocol, Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+, Sistem Identifikasi Kerentanan (SIDIK), SIGN- SMART dan lain-lain. Kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya Indonesia dalam kerja nyata pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim.

Baca Lainnya : Indonesia dan Australia Jajaki Kerjasama Penghitungan Perdagangan Pasar Karbon

BPDLH secara sistematis akan menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya. Pendanaan di BPDLH ini akan bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi.

"Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat,"jelasnya. 

Menteri Siti menerangkan bahwa hadirnya BPDLH ini diharapkan dapat memainkan peranan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oleh karenanya, Indonesia mengundang dan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk membangun kerjasama dalam pendanaan lingkungan hidup.


 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: