Mendag Pastikan Tidak Akan Menarik MInyak Curah dari Pasaran

TrubusNews
Binsar Marulitua
08 Okt 2019   22:26 WIB

Komentar
Mendag  Pastikan Tidak Akan Menarik MInyak Curah dari Pasaran

Kebijakan wajib kemas minyak goreng merupakan bagian dari program strategis pemerintah yaitu program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini untuk mendorong masyarakat agar mengonsumsi minyak goreng kemasan karena lebih terjamin mutu dan keamanannya. (Foto : Kemendag)

Trubus.id -- Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan, tidak akan menarik minyak curah dari pasaran. Pemerintah tetap mempersilahkan masyarakat yang masih mengonsumsi minyak goreng curah.

"Tidak ditarik. Jadi, per tanggal 1 Januari (2020) harus ada minyak goreng kemasan di setiap warung, juga sampai di pelosok-pelosok Desa,” tegas Menteri Enggartiasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (8/10/2019). 

Menteri  Enggartiasto menjelaskan, yang sebenarnya diserukan adalah, agar konsumen lebih cerdas memilih minyak goreng yang terjamin kehalalannya, higinietasnya, juga kandungan gizi.

Menteri Enggartiasto menjelaskan minyak goreng curah merupakan minyak yang diproduksi oleh produsen minyak goreng yang merupakan turunan dari CPO dan telah melewati proses Refining, Bleaching dan Deodorizing (RBD) di pabrikan.

Baca Lainnya : Pemerintah Tegaskan Tidak Melarang Masyarakat Konsumsi Minyak Goreng Curah

Pendistribusian minyak goreng tersebut, dilakukan dengan menggunakan mobil tangki yang kemudian dituangkan di drum-drum di pasar.

Proses distribusi minyak goreng curah biasanya menggunakan wadah terbuka. Akibatnya bisa rentan kontaminasi air serta binatang.

"Sedang penjualannya, ke konsumen, kerap juga menggunakan plastik pembungkus tanpa merk,"tambahnya. 

Di sisi lain, tambahn Enggartiasto, produksinya rentan dioplos dengan minyak jelantah. Sementara, tak banyak konsumen yang bisa membedakan minyak goreng curah dari pabrikan, dengan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) yang dimurnikan warnanya.

Baca Lainnya : 5 Daerah Irigasi Waduk Kedung Ombo Segera Aliri 61.482 Hektare Lahan Pertanian

"Karena ada resiko-resiko itu, maka kami mendorong agar produsen wajib melakukan pengemasan minyak goreng. Agar masyarakat mendapatkan produk minyak goreng yang higienis serta bebas dari adanya kemungkinan oplosan," urainya.

Mendag Enggartiasto menegaskan bagi para pelaku industri, pemerintah ingin agar mereka segera mengisi pasar dengan kemasan sederhana dan mematuhi harga eceran tertinggi (HET) Rp11.000 per liter. Tidak ada sama sekali maksud pemerintah untuk mematikan industri rakyat, juga usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan minyak goreng curah.

Oleh karena itu, harga minyak goreng kemasan dan ketersediaannya dijamin pemerintah, tidak memberatkan, dan tidak berbeda jauh dengan minyak goreng curah.

Kemasan-kemasan ini juga terdiri dari kemasan yang kecil dan ekonomis, hingga yang besar, mulai dari 200 ml sampai 1 liter.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tahuid Saadi di kesempatan berbeda, menyatakan memahami langkah pemerintah menyetop peredaran minyak curah di pasaran bertujuan melindungi kesehatan masyarakat. 

Masyarakat kerap menggunakan minyak curah beberapa kali penggunaan. Unsur halal pun diamininya, kerap tidak terjelaskan dari minyak goreng curah yang tanpa ada kemasannya.

Hanya saja, langkah tersebut harus disertai kebijakan pemberian insentif kepada pedagang kecil seperti IKM dan UKM berupa subsidi harga. MUI berharap harga minyak goreng kemasan bisa dijangkau masyarakat kecil sekalipun.

 Majelis khawatir, jika minyak kemasan mahal, kebijakan tersebut akan berdampak pada pedagang kecil.

"Bisa dipastikan pedagang kecil akan gulung tikar, Jadi harganya harus lah terjangkau," kata Zainut.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Jokowi Ungkap 10 Provinsi Prevelensi Stunting Tertinggi

Peristiwa   05 Agu 2020 - 15:06 WIB
Bagikan:          
Bagikan: