BNPB Kucurkan Rp1,9 Triliun untuk 4 Daerah Terdampak Pascabencana di Sulteng

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
08 Okt 2019   13:00

Komentar
BNPB Kucurkan Rp1,9 Triliun untuk 4 Daerah Terdampak Pascabencana di Sulteng

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai menandatangani n perjanjian hibah  bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah.  (Foto : BNPB)

Trubus.id -- Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB) mengundang 4 pimpinan daerah untuk melakukan penandatanganan perjanjian hibah  bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempabumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Keempat pimpinan daerah yaitu Walikota Palu, Bupati Sigi, Donggala dan Parigi Moutong melakukan penandatanganan perjanjian di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Gedung Graha BNPB Jakarta.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai memberikan pengarahan bahwa, penandatanganan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada saat kunjungan lapangan (7/10) kemarin, yang mengamanahkan untuk segera memberikan bantuan rehabilitasi dan rekosntruksi agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun kembali.

"BNPB akan mengawal betul setiap proses RR ini dengan baik”. Jelas Rifai dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10). 

Baca Lainnya : KLHK Kucurkan Rp105 Miliar dalam Pemadaman Karhutla Sampai Oktober 2019

Bantuan hibah pascabencana Sulawesi Tengah ini BNPB telah menganggarkan sebesar Rp1,9 Triliun untuk 85.763 unit dengan rincian Kota Palu Rp820.653.280.000, Kab. Sigi Rp568.663.780.000, Kab. Donggala Rp516.780.890.000 dan Kab. Parigi moutong Rp66.361.850.000. Sebelumnya pada April 2019 BNPB telah menyalurkan dana hibah luar negeri sebesar Rp235 Milyar untuk 4.522 unit rumah rusak berat yang dibangun di lokasi yang sama (insitu), yang tersebar di 4 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Setelah penandatanganan perjanjian hibah daerah ini dilaksanakan, penerima hibah yaitu pemerintah daerah harus melengkapi berkas-bekas administrasi dan mematuhi semua persyaratan yang diperlukan agar proses penyaluran dapat terlaksana dan tercapai 100%.

Baca Lainnya : Sudah 20 Konsesi Perusahaan Asing Disegel Terkait Karhutla

 Adapun mekanisme pengelolaan hibah ini menggunakan mekanisme APBD dan pemanfaatannya selama 12 bulan terhitung sejak dana diterima di rekening kas umum.

Hadir dalam Penandatanganan ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi Moutong, Sestama BNPB, Irtama, dan para Deputi BNPB, Kepala Pelaksana BNPB Prov./Kab/Kota, Pejabat dan staff di Lingkungan BNPB.

 

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


jesica oktavia 08 Okt 2019 - 19:45

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: