Meski Terjadi Defisit BPJS, Kemenkes: Layanan Kesehatan Tetap Harus Berjalan Baik

TrubusNews
Astri Sofyanti | Followers 1
07 Okt 2019   19:30

Komentar
Meski Terjadi Defisit BPJS, Kemenkes: Layanan Kesehatan Tetap Harus Berjalan Baik

Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB 9) dengan tema Tarif Iuran BPJS di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (07/10/19). (Foto : Dok. Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Trubus.id -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan baik meski terjadi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Program JKN ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu kita akan terus memperbaikinya. Kita terus memantau rumah sakit untuk pembelian obat-obatan, alkes (alat-alat kesehatan), melakukan review kelas rumah sakit, dan pencegahan fraud," kata Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Kalsum Komaryani dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB 9) dengan tema Tarif Iuran BPJS di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (07/10/19).

Dikatakan Yani sapaan akrabnya, dengan adanya kondisi defisit sejak tahun 2014 pada JKN ini menimbulkan efek domino, sehingga BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan biaya kepada fasilitas kesehatan di tingkat pertama maupun tingkat lanjut, penyedia layanan obat dan alkes. Hal ini berujung faskes tidak bisa melayani pengobatan untuk masyarakat.

"Salah satu upaya agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu, Kemenkes dan BPJS melakukan financing supply chain agar pasokan obat dan alat-alat kesehatan tetap tersedia di fasilitas layanan kesehatan," ucapnya.

Sebagai infromasi, BJPS Kesehatan mencatat terjadi defisit JKN sejak tahun 2014. Hal ini terjadi lantaran iuran yang ditetapkan pemerintah adalah iuran diskon atau di bawah angka aktuaria dari premi asuransi kesehatan di Indonesia. Iuran yang diterima BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Hanya 50 persen peserta mandiri yang membayar iuran. Pada tahun 2018, defisit jaminan kesehatan mencapai Rp18,3 triliun. Adapun, proyeksi defisit 2019 bisa mencapai Rp32 triliun.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, selama ini pemerintah sudah membahas tiga opsi dalam mengatasi defisit JKN ini. Yakni menaikkan iuran, mengurangi manfaat layanan kesehatan dan memberikan suntikan/subsidi kepada peserta tidak mampu dari alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mengurangi manfaat layanan amat tidak mungkin karena masyarakat masih membutuhkan pelayanan. Apalagi BPJS Kesehatan mencakup semua penyakit dan sudah 233 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan memakai BPJS," pungkasnya.

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: