Jelang Purna Tugas, Menteri Susi Sudah Tengelamkan 556 Kapal Ikan Ilegal 

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
07 Okt 2019   12:30

Komentar
Jelang Purna Tugas, Menteri Susi Sudah Tengelamkan 556 Kapal Ikan Ilegal 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti selaku komandan Satgas 115 memimpin penenggelaman kapal ikan ilegal di Pulau Datuk, Mempawah, Kalimantan Barat, pada Minggu (6/10/2019) kemarin. (Foto : KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menengelamkan 556 kapal barang bukti tindak pidana perikanan dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai 7 Oktober 2019. 

Jumlah tersebut terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, Papua Nugini 2 kapal, RRT 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.

Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Baca Lainnya : Hari Ini, Menteri Susi Berencana Tenggelamkan 19 Kapal Ikan Asing Serentak
 
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115, menyatakan bahwa, pemusnahan barang bukti kapal pelaku illegal fishing dilakukan tidak hanya dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang perikanan, tetapi juga mengamankan visi misi Presiden Jokowi untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Serta memastikan kesejahteraan masyarakat, agar dapat mencukupi kebutuhan ekonominya dari hasil laut.

Ia juga menjelaskan, pemusnahan kapal dengan cara ditenggelamkan merupakan hal rutin yang dilakukan Satgas 115. Namun dalam prakteknya, untuk menghemat waktu dan efisiensi anggaran maka hanya dilakukan hampir satu atau dua kali dalam setahun.

“Bukan berarti para pelaku illegal fishing ini tidak dihukum, kita kumpulkan hingga akhirnya inchract-nya cukup banyak dan kita lakukan penenggelaman”, ungkap Menteri Susi dala keterangan tertulis yang diteria di Jakarta, Senin (7/10/2019). 

Menteri Susi melanjutkan, kedaulatan sangat penting dalam memulai program pembangunan, dan rencana program-program pemerintah untuk masyarakat kelautan dan perikanan.

 “Kita akan buat program pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan, nelayan yang mau dikasih kapal, perahu, jaring jika ikannya tidak ada ya untuk apa”, tuturnya. 

Pasalnya, menurut Menteri Susi, sejak dibukanya izin kapal asing pada tahun 2001, lebih dari 10.000 kapal asing melaut di Indonesia.

“Begitu banyaknya kapal-kapal besar dengan alat tangkap yang merusak, ya habislah sumber daya laut kita. Stok ikan kita turun ke titik yang sangat rendah”, ungkapnya. 

Dia juga mengutarakan, keberhasilan dari program mempertahankan kedaulatan sumber daya alam yang telah dilakukan ditunjukkan dengan meningkatnya stok ikan.

“Lima tahun terakhir ekspor kita juga naik. NTN (Nilai Tukar Nelayan), NTUP (Nilai Tukar Usaha Perikanan) juga naik 20 persen”, ujarnya. 

Baca Lainnya : Menteri Susi Kembali Tenggelamkan 18 Kapal Asing Ilegal di Kalimantan Barat

Selain untuk memberikan deterrent effect, tambah Menteri Susi,  tindakan penenggelaman ini juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Menurutnya, tidak ada opsi lain untuk pelanggar kedaulatan wilayah negara dan tindak pidana pencurian ikan selain dengan cara dimusnahkan. 

Sebelumnya, di tempat terpisah Menteri Susi Pudjiastuti menghaturkan permintaan maaf menjelang berakhirnya masa jabatan dia di periode I pemerintahan Joko Widodo.

Bahkan, Ia mengakui  cukup keras kepala dan sedikit tengil beberapa waktu lalu.

"Bila ada kesalahan yang tidak sengaja, kadang-kadang saya cukup keras kepala, saya mohon maaf," Ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115 di Jakarta, Selasa (17/9/2019) lalu.

Sebagai anggota Kabinet Kerja I, masa kerja Susi sebagai menteri akan berakhir dalam kurang lebih 2 minggu ke depan.

Presiden Joko Widodo sendiri saat ini sedang mempersiapkan calon-calon pembantunya dalam masa pemerintahan periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain meminta maaf, Susi pun mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Satuan Tugas 115 dan seluruh pihak yang menyukseskan langkah kebijakan KKP untuk memberantas illegal fishing.

Baca Lainnya : KKP: Reklamasi Harus Berpihak bagi Masyarakat Pesisir

"Dalam waktu 6 minggu jabatan akan berakhir, terima kasih atas seluruh dukungan, baik kawan luar negeri (duta besar) New Zealand, Kolombia, Amerika, Eropa, kawan TNI AL, Bakamla, Kejaksaan, Polair, dan kawan-kawan KKP, perjalanan yang tidak mudah dan saya pikir luar biasa. So many things, so many good things, so many bad things," ucap Susi.

Menteri Susi juga berpesan agar Satgas 115 terus menjaga kedaulatan laut yang selama ini diperjuangkannya.

"Saya berpesan Polair, Bakamla, TNI AL, Anda akan terus berada di sana (laut). Terus mempunyai kewajiban untuk memastikan sumber daya perikanan ini cukup untuk masyarakat. Mohon terus dijaga," tegasnya. 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: