Perkebunan Sawit Dominasi Karhutla Mencapai 328.724 Hektare, KLHK Rinci Pemadaman Habiskan Rp105 Miliar

TrubusNews
Binsar Marulitua
05 Okt 2019   00:10 WIB

Komentar
Perkebunan Sawit Dominasi Karhutla Mencapai  328.724 Hektare, KLHK Rinci Pemadaman Habiskan  Rp105 Miliar

Ilustrasi Kebakaran Hutan dan lahan di lahan gambut (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Hingga Agustus 2019, luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia seluas 328.724 hektare (ha). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mendata, sebanyak 64 perusahaan terlibat dalam kasus karhutla tersebut, di mana konsesi perkebunan sawit menjadi penyumbang terbesar. 

"Dari 64 perusahaan tersebut, 47 berasal dari perkebunan sawit, 13 unit hutan tanaman, satu unit restorasi ekosistem, 3 unit hutan alam dengan luas total area yang terbakar seluas 14.343 hektar," jelas Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklimn (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugadirman di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (4/10/2019). 

Ruandha menambahkan, 20 dari 64 perusahaan tersebut di antaranya berasal dari luar negeri yakni Singapura, Hongkong dan Malaysia. Ia juga merinci bahwa kasus karhutla yang telah ditangani Polri, sejumlah 196 kasus. 

“Sedangkan kasus Kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polri, sejumlah 196 kasus,” ungkap Ruandha. 

Baca Lainnya : KLHK Kucurkan Rp105 Miliar dalam Pemadaman Karhutla Sampai Oktober 2019

Lebih lanjut, ia merincikan kasus Karhutla di Polda Riau sebanyak 52 kasus, 47 orang tersangka dan satu perusahaan. Polda Sumsel ada 18 kasus dengan 27 orang tersangka dan satu perusahaan. Polda Jambi terdapat 10 kasus dan 14 orang tersangka. 

Sementara itu, di Polda Kalsel terdapat 4 kasus dengan 4 orang tersangka, Polda Kalteng 57 kasus, 65 orang tersangka dan satu perusahaan, serta Polda Kalbar ditemukan 55 kasus, 61 orang tersangka dengan dua perusahaan. 

Sementara itu, Pelaksana tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (KLHK), Raffles Panjaitan mengatakan Dirjen PHPL akan mengevalusi terhadap kesiapan perusahaan Hak Pengguna Hutan (HPH) Hutan Tanaman Industri HTI dan akan bergabung bersama Dirjen PPI KLHK untuk melihat kesiapan peralatan sarana dan prasarana. 

Jika tidak memenuhi syarat akan dikenakan sanksi karena telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016, tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P.8/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Baca Lainnya : Kualitas Udara Membaik, Jokowi Apresiasi Petugas Gabungan Karhutla

Rafles juga memaparkan, KLHK melalui Dirjen PHPL telah mengucurkan total dana sebesar Rp105 Miliar dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Tetapi, biaya tersebut di luar dari operasi penegakan hukum oleh Balai Gakkum KLHK dan dana siap pakai yang juga dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

"Total yang dipakai direct sampai hari ini sebesar 105 Miliar rupiah," jelas Rafles. 

Rafles menjelaskan, 65 Miliar rupiah tersebut adalah untuk gaji Manggala Agni saat memadamkan kebakaran. Sedangkan, tambahan 40 Miliar rupiah diperuntukkan pada biaya penyewaan helikopter untuk operasi pemadaman melalui udara dan pembelian alat-alat khusus pemadaman karhutla. 

"Kita melakukan bombing di Riau, Kalsel, Kalbar kemudian sekarang ke Jambi. Di Jambi sedangkan digunakan untuk pemadaman sekaligus mengantar pasukan dan drop peralatan. juga digunakan untuk mengangkut tersangka pelaku karhutla," tambahnya.

Sebenarnya, tambah Rafles, alokasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2019 sebesar 65 Miliar rupiah. Tetapi mendapatkan tambahan 40 Miliar rupiah atas koordinasi dengan DPR dimana ada pergeseran anggaran di antara unit kerja KLHK sehingga totalnya sebesar Rp105 Miliar rupiah. 

Baca Lainnya : Sudah 20 Konsesi Perusahaan Asing Disegel Terkait Karhutla

Ia juga mengungkap berdasarkan citra landsat, luas indikatif karhutla di Indonesia sampai dengan Agustus 2019 sebesar 328.724 ha, yang terdiri dari lahan gambut 86.563 ha lahan gambut dan 239.161 ha lahan mineral.

Sedangkan menurut penutupan lahan, lahan tidak berhutan sebesar 300.588 ha mineral dan 86.014 ha gambut. Lahan berhutan sebanyak 28.136 ha yang terdiri dari 24.588 hektare mineral  dan 86.014 lahan gambut.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: