KLHK Tinjau Sektor Bisnis untuk Tetap Membuka Pariwisata Pulau Komodo

TrubusNews
Binsar Marulitua
03 Okt 2019   15:45 WIB

Komentar
KLHK Tinjau Sektor Bisnis untuk Tetap Membuka Pariwisata Pulau Komodo

Lanskap Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tetap membuka Pulau Komodo di Nusa Tenggara timur (NTT) untuk sektor pariwisata. Sebelumnya,  Wacana penutupan sementara Pulau Komodo dan relokasi penduduk Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, yang telah bergulir sejak akhir Januari 2019.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengkajian sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/MENLHK/SETJEN/KSA.3/5/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Tujuan Wisata Alam Eksklusif.

"Berdasarkan kajian tim terpadu tersebut di atas, Pulau Komodo tidak perlu ditutup karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penutupan baik ditinjau dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (3/10/2019). 

Baca Lainnya : Wacana Relokasi Penduduk Lokal dari Pulau Komodo Batal Dilaksanakan

Djati menjelaskan, sejak 5 tahun terakhir jumlah wisatawan ke Taman Nasional Komodo terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 tercatat 80.626 wisatawan, tahun 2015 tercatat 95.401 wisatawan. Tahun 2016 tercatat 107.711 wisatawan dimana 11,60% diantaranya menggunakan kapal cruise; tahun 2017 tercatat 125.069 wisatawan dimana 13,70% diantaranya menggunakan kapal cruise; serta tahun 2018 tercatat 176.830 wisatawan dimana 9,17% menggunakan kapal cruise. 

"Data terakhir, dalam bulan Agustus 2019 tercatat 107 cruise wisatawan datang ke Taman Nasional Komodo," ungkapnya.  

Ia menmbahkan, meningkatnya kunjungan ke Taman Nasional Komodo memicu pertumbuhan dunia usaha yang terkait dengan kepariwisataan di Labuan Bajo seperti perhotelan, jasa transportasi, tur operator, dll. Saat ini terdapat 84 unit hotel (47 berbintang, 17 melati, 19 losmen dan 1 hostel), fasilitas kuliner di 72 lokasi (38 restoran dan 34 rumah makan), fasilitas angkutan laut seperti kapal motor (813 unit), perahu motor tempel (216 unit), dan perahu tanpa motor (576 unit). 

Sedangkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekowisata di Taman Nasional Komodo tercatat antara lain 67 pemandu wisata, 120 pedagang souvenir, dan 60 pengrajin patung komodo. 

Berdasarkan hasil monitoring populasi Komodo, tambah Djati, oleh Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program (KSP) didapatkan bahwa populasi Komodo selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dengan tren yang relatif stabil antara 2.400-3.000 ekor. 

Pada area pemanfaatan wisata yang terdapat di TN Komodo yakni di Loh Liang Pulau Komodo dan Loh Buaya Pulau Rinca dalam kurung waktu 16 tahun terakhir (2003-2019), populasi Komodo relatif stabil antara 75-105 ekor di Loh Liang dan 52-72 ekor di Loh Buaya.

"Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di Taman Nasional Komodo tidak menjadi sebab menurunnya populasi Komodo," jelasnya.

Baca Lainnya : Sudah 20 Konsesi Perusahaan Asing Disegel Terkait Karhutla

Dari sisi pengelolaan, tambah Djati, Taman Nasional Komodo harus dikelola dengan berbasis ekosistem (Ecosystem Base Management). Masyarakat Desa Komodo merupakan salah satu unsur dari ekosistem Pulau Komodo sehingga pengelolaannya harus menjadi satu kesatuan (integrated management). Pembangunan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan tujuan wisata alam eksklusif dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana-prasarana dan jasa wisata alam yang mempunyai kualitas berstandar internasional, serta didukung tersedianya fasilitas umum yang dibutuhkan wisatawan di luar kawasan taman nasional, seperti sarana akomodasi, transportasi, informasi, hiburan, perbankan, dll.

Oleh sebab itu pengelolaan Taman Nasional Komodo harus terintegrasi dengan pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo. Hal ini sesuai dengan pendapat Miller and Hamilton (1999) bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu diintegrasikan dengan lanskap yang lebih luas.

"Saat ini sedang disusun ITMP (Integrated Tourism Master Plan) Labuan Bajo-Flores yang akan diselesaikan tahun 2020," tuturnya. 


 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: