KLHK: Kami Tak Akan Berhenti Kejar Pelaku Karhutla    

TrubusNews
Binsar Marulitua
01 Okt 2019   18:00 WIB

Komentar
KLHK: Kami Tak Akan Berhenti Kejar Pelaku Karhutla    

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Direktur Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani mengungkapkan bahwa terus berkomitmen untuk terus mengejar pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Proses Penegakan Hukum Karhutla", bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (1/10/2019).
                                                                                "Kami tak akan berhenti kejar pelaku karhutla kemanapun," tegas Rasio. 

Rasio menambahkan bahwa kejahatan karhutlaini harus ditangani  karena karhutla memiliki dampak langsung kepada kesehatan masyarakat. Berdampak langsung pada ekosistem.

"Berdampak langsung pada ekonomi dan berdampak luas pada wilayah. Ini kejahatan yang sangat serius," ucapnya.

Baca Lainnya : Sudah 504.000 Warga Menderita ISPA Akibat Karhutla di Kalimantan Barat

Dalam hal perluasan penindakan dengan melibatkan Pemda, Rasio Ridho Sani mengungkapkan, hal tersebut karena sebetulnya Pemda juga punya kewenangan dan tanggungjawab untuk itu.

"Penegakkan hukum ini akan efektif kalau semua yang punya kewenangan itu melakukannnya," kata Rasio Ridho Sani.

"Jadi siapa yang memberikan izin, harusnya memberi pengawasan," tukasnya.

Baca Lainnya : ISPU PM10 Capai 411, Kepala BNPB: Karhutla di Jambi Lebih Buruk Dibandingkan 2015

Jika tindakan pengawasan terhadap para perusahaan yang berada di kawasan karhutla terlaksana dengan baik, maka pencegahan terjadinya karhutla sudah berlangsung.

"Pengawasan ini adalah wewenang pejabat di Kabupaten dan kotamdya yang memberi izin yaitu Bupati dan walikota. Demikian peraturannya," tukasnya lagi.

Turut hadir pula sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini adalah Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sri Parwati Murwani Budisusanti.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: