Pemerintah Klaim Pulihkan 3,2 Juta Hektare Gambut di Lahan Konsesi

TrubusNews
Binsar Marulitua
01 Okt 2019   16:00 WIB

Komentar
Pemerintah Klaim Pulihkan  3,2 Juta Hektare Gambut di Lahan Konsesi

Ilustrasi lahan gambut (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Sebagai salah satu upaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memulihkan jutaan hektare lahan gambut di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan dalam Kasubdit Pengelolaan Gambut, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, M Askary, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Proses Penegakan Hukum Karhutla", di Kantor KLHK, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Untuk area konsensi yang sudah dilakukan proses pemulihan lahan gambut mencapai 241 perusahaan sampai hari ini. Saat ini yang telah ditangani 68 perusahaan hutan tanaman industri dan 173 perusahana kelapa sawit. Total luasnya mencapai 3,2 juta lebih hektare," ujarnya. 

Baca Lainnya : BRG Kooperatif Hadapi Dugaan Penyelewengan Infrastruktur Pembasahan Gambut

Menurut Askary, tim Ditjen PPKL KLHK juga sudah memasang 10.331 unit pemantauan titik muka air gambut. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan dan warga setempat sudah 121 ribu sekat kanal untuk mencegah timbulnya karhutla. 

"Oleh karena itu, dari pengalaman karhutla saat ini, area konsensi tidak banyak terbakar. Justru lebih besar di area non konsesi," jelas M Askary. 

Program pemulihan lahan gambut ini dengan melakukan penamanam kembali sesuai dengan vegetasi asli hutan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai upaya aspek pengendalian karhutla. 

Askary menambahkan, salah satu regulasi yang sudah diterbitkan adalah mengenai  penetapan puncak ubah gambut. Serta peraturan kepada badan usaha dan masyarakat supaya area hutan/lahan yang sudah terbakar tidak boleh dimanfaatkan lagi. Perusahaan juga diwajibkan menanam kembali vegetasi hutan. 

Baca Lainnya : Lahan Gambut Tidak Pernah Kering Walaupun Kemarau, Kenapa Mudah Terbakar?

Untuk pemulihan lahan gambut, sesuai Undang-undang No 32/2009 tentang Lingkungan Hidup pihak KLHK yang memiliki kewenangan untuk mengintervensi di lahan konsensi. Adapun, Badan Restorasi Gambut (BRG) bergerak di area non konsensi. "Kami juga mencoba mengintervensi masyarakat untuk membangun sekat kanal bersama-sama di Riau," ujar Askary. 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: