Deforestasi Tertinggi, FWI: Kalimantan Bukanlah Paru-Paru Dunia

TrubusNews
Binsar Marulitua
01 Okt 2019   13:30 WIB

Komentar
Deforestasi Tertinggi, FWI: Kalimantan Bukanlah Paru-Paru Dunia

Kebakaran lahan yang terjadi dalam area konsesi milik perusahaan (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, dari total luas hutan alam yang hilang (deforestasi) selama antara tahun 2013 dan 2017 di Indonesia, Kalimantan merupakan region yang terdeforestasi paling luas dengan nilai mencapai lebih dari 2 juta hektare.

“Dengan laju deforestasi tertinggi, region Kalimantan bukanlah paru-paru dunia lagi”. ucap Manager Kampanye dan Advokasi FWI, Mufti Barri di Jakarta, Senin (30/9/2019) kemarin. 

Mufti menjelaskan selama periode tahun 2013 sampai 2017, hutan alam di Indonesia telah berkurang seluas 5,7 juta hektare, dari sebelumnya seluas 88,5 juta hektare (pada hutan 2013) menjadi 82,8 juta hektare (pada tahun 2017). 

Baca Lainnya : Sudah 62 Lahan Konsesi Perusahaan Disegel KLHK, Titik Panas Menurun

"Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta hektare, atau setara dengan lebih dari 4 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya," tambahnya. 

 

Ia memaparkan selama ini hutan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, bukan sebagai sumber kehidupan. Paradigma ini yang terus berkembang sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Argumentasi-argumentasi yang mengatasnamakan pembangunan selalu bermunculan dan mengalahkan hakikat dari fungsi hutan itu sendiri.

Dampaknya seperti konflik, bencana alam, dan penurunan kualitas lingkungan yang semakin menjadi-jadi diiringi dengan hutan alam yang terus tergerus. 
Deforestasi tak berhenti di tengah sikap ketertutupan informasi pengelolaan sumber daya hutan. Belum transparannya pengelolaan hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. 

Baca Lainnya : 14 Perusahaan Asing Terlibat Karhutla di Indonesia, Malaysia dan Singapura Mendominasi

Contoh kasus, tambah Mufti, adalah sengketa informasi antara masyarakat sipil dengan kementerian ATR/BPN tentang dokumen HGU. Sampai dengan tahun 2019 FWI mencatat ada 11 kasus sengketa yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, baik di nasional maupun di daerah. 

"Walaupun Mahkamah Agung telah memutuskan HGU merupakan informasi terbuka, akan tetapi Kementerian ATR/BPN tidak juga membuka informasi tersebut ke publik," tambahnya, 

Pengkampanye FWI, Agung Ady menambahkan pemerintah dengan berbagai macam instansinya telah mengeluarkan statement bahwa HGU merupakan dokumen yang dikecualikan/tertutup. Klaim sebagai negara hukum telah dinodai oleh Pemerintah itu sendiri. 

Masyarakat diminta untuk mematuhi hukum yang ada, namun belajar dari kasus sengketa informasi HGU ini, semua proses hukum telah dilalui bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun putusan MA tersebut diacuhkan dan justru membuat argumentasi bahwa HGU merupakan informasi yang dikecualikan.

Baca Lainnya : Titik Panas Kabakaran Hutan dan Lahan Turun 90%

"Padahal hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN telah dibatalkan oleh KIP di persidangan”.

Ia melanjutkankan FWI juga mengadukan Kementerian ATR/BPN ke Ombudsman RI atas ketidakpatuhan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sejak 22 Agustus 2018. 

“Hasil temuan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa memang ada maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan meminta agar Menteri ATR/BPN segera melaksanakan tindakan korektif berupa penyusunan mekanisme pemberian informasi HGU ke FWI maupun ke publik secara luas, namun hingga hari ini rekomendasi tersebut tidak juga dijalankan oleh Menteri Sofyan Djlalil”, tutup Agung.


 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: