KLHK Sebut Kebakaran Hutan dan Lahan Mayoritas Terjadi di Lahan Milik Perorangan

TrubusNews
Astri Sofyanti
26 Sep 2019   19:53 WIB

Komentar
KLHK Sebut Kebakaran Hutan dan Lahan Mayoritas Terjadi di Lahan Milik Perorangan

Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut total luas areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2019 mencapai 328.728 hektare, sebesar 300 ribu hektare diantaranya merupakan milik perorangan. Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan menyebut 28.000 ribu hektare milik perusahaan.

“Kalau kita lihat yang terbakar itu dari 328.728 hektare yang terbakar kayu-kayu ada 28 ribu, yang lainnya seluas 300 ribu tidak memiliki penuntupan hutan. Artinya di situ yang terbakar banyak milik perorangan,” jelas Raffles dalam diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Antisipasi Karhutla Berlanjut”, di Graha BNPB, Pramuka, Jakarta Timur Kamis (26/9/19).

Lebih lanjut Raffles mengatakan, dalam tiga hari belakangan tidak terdeteksi lagi adanya pencemaran asap lintas batas (transboundary haze). Sedangkan dari sisi penegakan hukum, pihaknya mengatakan, ada penambahan dua korporasi yang diidentifikasi melakukan pembakaran hutan.

“Kemarin ada lagi dua perusahaan yang terindikasi membakar di Kalbar dan Kalsel. Di antaranya, PT Rafi Kamajaya Abadi,” tuturnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, Raffles mengungkapkan, kondisi terakhir menunjukkan ada 9 titik kebakaran di Riau.

“Tapi itu kecil-kecil dan sudah dalam proses penghilangan asap. Kalau api sudah tidak ada,” paparnya.

Semengata itu di Sumatra Utara, tepatnya di Sibolangit, juga ada hotspot yang belum padam. Sedang diusahakan pemadaman karena khawatir terjadi rambatan.

Kemudian di Jambi ada empat titik api. Jumlah itu, diakuinya, sudah banyak berkurang dibanding pada 3 hari lalu yang mencapai lebih 13 titik.

“Di Kalimantan Barat ada titik api baru, yang dibakar oleh koorporasi yang kita sebutkan tadi. Itu juga dalam penanganan,” tegasnya.

Di Kalimantan Timur, Raffles mengatakan, ada satu titik yang statusnya berada di lahan pribadi. Kemudian di Kalteng, sambung dia, semula ada empat titik tapi kemudian sore ini tinggal dua titik.

“Di Kalsel, terdeteksi ada tiga 3 dengan status berada di lahan masyarakat dan APL,” ungkapnya kembali.

Pihaknya menegaskan, ada 12 aksi yang dilakukan pemerintah secara terpadu, baik bersama pusat daerah ataupun pengelola kawasan dengan melakukan penindakan hukum, pemadaman rutin, sosialiasi kepada masyarakat tentang metode-motedu membuka lahan tanpa membakar, juga dukungan penggunaan anggaran.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: