Jokowi Tunda Pungutan CPO dan Produk Turunannya Hingga 2020

TrubusNews
Binsar Marulitua
25 Sep 2019   16:00 WIB

Komentar
Jokowi Tunda Pungutan CPO dan Produk Turunannya Hingga 2020

Ilustrasi tandan buah segar (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunda pungutan tarif bea keluar untuk ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) dan turunannya terhitung Selasa (24/9/2019). Rencananya, kebijakan pungutan yang semula akan diberlakukan per 1 Oktober 2019 baru akan direalisasikan per 1 Januari 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai berkonsultasi dengan Kepala Negara. Darmin menjelaskan sebelumnya pemerintah akan mengenakan tarif bea keluar sebesar US$50 per ton kepada ekspor CPO dan turunannya bila harga komoditas di pasar internasional mencapai di atas US$619 per ton.

“Presiden menginstruksikan supaya sebaiknya tidak usah dipungut dulu pada saat ini, karena kemungkinan besar harganya akan turun. Pungutan baru akan diberlakukan apabila ada kepastian harga akan naik,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konperensi pers usai Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), di Jakarta, Selasa (24/9/2019) kemarin. 

Baca Lainnya : 11.826 Hektar Lahan Terbakar, Kepala BNPB Dorong Penyuluh Lapangan Cegah Karhutla di Sumsel

Sebelumnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, pemerintah tidak membebankan pungutan kepada CPO dan produk turunannya sejak 1 Maret 2019.

Namun, setelah dikeluarkan PMK Nomor 23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa sejak 1 Juni 2019 apabila harga CPO di atas 570 dollar AS per ton maka akan dikenakan pungutan terhadap CPO dan turunannya sebesar 50% dari pungutan penuh atau 25 dollar AS per ton.

 Sedangkan, jika harganya di atas 619 dolllar AS per ton, maka pungutannya akan dikenakan 100% atau 50 dollar AS per ton.

Dalam Rapat Komite Pengarah BPDPKS didapatkan informasi dari Kementerian Perdagangan yang melaporkan harga CPO per 20 September 2019 adalah 574,9 dollar AS per ton, yang artinya adalah sebanyak 4,9 dollar AS di atas batas 570 dollar AS.

Baca Lainnya : ISPU PM10 Capai 411, Kepala BNPB: Karhutla di Jambi Lebih Buruk Dibandingkan 2015

“Artinya kalau berdasarkan aturan yang ada, produsen akan kena pungutan 25 dollar AS per ton, dan ini akan berlaku per 1 Oktober 2019. Tetapi kemudian kita tahu juga jika harga hari-hari setelahnya malah turun kembali. Kita percaya begitu dikenakan pungutan 50% tersebut harga akan turun. Artinya para petani atau produsen kelapa sawit akan menerima harga lebih rendah lagi,” papar Darmin.

Karena itu, Darmin, dirinya telah melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian, Presiden menginstruksikan supaya sebaiknya tidak usah dipungut dulu pada saat ini, karena kemungkinan besar harganya akan turun. Pungutan baru akan diberlakukan apabila ada kepastian harga akan naik.

Menurut Darmin, waktu pemberlakuan pungutan yang paling tepat yaitu ketika B30 akan efektif berjalan pada 1 Januari 2020. Pada saat itu akan terjadi kenaikan penggunaan CPO, karena volume pengunaan CPO untuk B30 akan bertambah sekitar 3 juta ton dibandingkan saat digunakan sebagai B20.

“Jika penggunaan naik bisa diyakini bahwa harga akan naik. Nah, kalau pada saat itu pungutan diberlakukan, maka meskipun ada penurunan tapi arahnya pasti naik dibanding dengan harga sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat harga yang diterima petani dan produsen kelapa sawit menjadi lebih baik,” tutur Menko Darmin.

Menko juga menambahkan bahwa BPDPKS tidak dalam posisi kesulitan dana, sebab tidak ada yang dikeluarkan untuk subsidi terhadap penggunaan solar pada saat pembuatan B20. Maka itu, dana BPDPKS tersebut akan lebih fokus digunakan untuk peremajaan kelapa sawit rakyat.

Seperti yang diketahui bahwa BPDPKS akan membiayai peremajaan kelapa sawit rakyat sebesar Rp25 juta per hektare, dan maksimal yang dibiayai pemerintah adalah 4 hektare. Persyaratan bagi petani yang berhak ikut peremajaan lahan kelapa sawit adalah yang kebunnya berusia lebih dari 25 tahun, atau jika kebunnya masih berusia di bawah 25 tahun, tapi mempunyai produktivitas rendah dikarenakan bibitnya salah.

 “Rp25 juta itu akan dipakai untuk menebang pohon tua atau yang tidak produktif, kemudian untuk membersihkan lahan, serta untuk membeli bibit yang bersertifikat,” jelas Menko Darmin

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: