Indonesia Kejar Target Swasembada Garam 2021, Begini Pandangan CIPS

TrubusNews
Astri Sofyanti
24 Sep 2019   18:00 WIB

Komentar
Indonesia Kejar Target Swasembada Garam 2021, Begini Pandangan CIPS

Ketua CIPS Saidah Sakwan dalam Food Security Forum “Tantangan Industri Garam Nasional, Pemenuhan Kebutuhan Industri Pangan dan Konsumsi Dalam Negeri” di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (24/9/19). (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Garam merupakan komoditi penting nasional. Ketua Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Saidah Sakwan mengungkapkan, pada era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode ke dua, pemerintah telah menetakan target Indonesia swasembada garam pada 2021.

Tetapi yang terjadi saat ini produksi garam nasional belum mampu memenuhi kebutuhan disektor industri dan konsumsi dalam negeri. Ini yang menyebabkan Indonesia masih mengandalkan impor untuk bisa memenuhi kebutuhan.

Sebagai informasi, budidaya garam di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi konvensional yang pada akhirnya menghasilkan garam dengan kualitas yang kurang baik, memiliki kadar air yang terlalu tinggi dan membutuhkan biaya produksi yang juga tinggi. Inefisiensi menyebabkan harga garam lokal juga relatif lebih mahal daripada garam impor dan kualitasnya juga masih berada di bawah garam impor. Hal ini jugalah yang pada akhirnya menyebabkan garam lokal kalah bersaing dengan garam impor.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam dalam negeri mencapai 4,7 juta ton pada 2019. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring adanya peningkatan industri dan masyarakat. Sementara dari angka tersebut total produksi garam nasional baru 2,3 juta ton.

“Ini harus kita uji, apakah visi swasembada garam ini bisa terealisasi atau tidak. Karena saya lihat berdasarkan data yang ada, target swasembada kita, demand nasional kita baik itu untuk industri ataupun rumah tangga membutuhkan 4,7 juta ton. Sementara kita lihat dari sisi produksinya, kita baru memproduksi garam 2,7 juta ton. Artinya ada gep yang cukup besar ketika kita ingin melakukan swasembada,” demikian disampaikan Saidah dalam Food Security Forum “Tantangan Industri Garam Nasional, Pemenuhan Kebutuhan Industri Pangan dan Konsumsi Dalam Negeri” di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa (24/9/19).

Masih berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam industri untuk 2018 berjumlah sekitar 3,7 juta ton. Industri pangan adalah satu satu industri yang membutuhkannya dengan kebutuhan sebesar 535.000. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Seharusnya potensi peningkatan pendapatan petani melalui garam industri bisa segera ditanggapi secepat mungkin.  
 
Petani garam lokal juga belum mampu menghasilkan garam dengan kadar NaCl yang dibutuhkan industri. Spesifikasi garam yang dapat digunakan untuk industri adalah yang kadarnya NaCl-nya di atas 97% dan kadar airnya kurang dari 0,5%. Sedangkan kadar NaCl garam petani kurang dari 94%, dan kadar airnya sekitar 5%.

Lebih lanjut Saidah menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima CIPS bahwa tahun 2020, pemerintah akan melakukan kenaikan produksi sekitar 800 ribu ton. “Nah nanti kita uji, apakah betul produksi secara policy di tingkat on farm bisa mencapai itu atau tidak. Karena ketika kita bicara neraca garam nasional terlebih pemerintah menargetkan swasembada garam, mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan 4,7 juta ton, sementara produksi kita 2,7 juta ton, maka mau tidak mau untuk menutupi kekurangan itu kita harus impor. Kalau tidak impor mau tidak mau kita harus menggenjot dari sisi on farm-nya, baik itu melakaukan intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Sementara itu, lahan yang dibutuhkan agar Indonesia bisa swasembada membutuhkan lahan 40 sampai 50 ribu hektare. Sementara lahan yang ada saat ini atau dimiliki oleh PT Garam hanya 50 ribu hektare sementara luas lahan garam rakyat sekitar 30 ribu hektare. Pihaknya menyebut masih ada kekuarangan lahan sebesar 15 ribu hektare.

“Jika melihat gep-nya masih sebegitu besar saya tidak yakin 2021 kita akan swasembada garam,” ucapnya kembali.

Lebih lanjut Saidah mengatakan, industri garam nasional mayoritas pengguna garam adalah industri kimia. Berdasarkan data, industri kimia menggunakan 47 persen dari seluruh garam yang ada, rumah tangga hanya 18 persen, kemudian pakan ternak menggunakan 13 persen, dan industri makanan dan minuman (mamin) 12 persen.

“Artinya kalau kemudian pemerintah menghentikan impor, maka dampaknya pada industri dalam negeri itu juga besar. Inilah yang kemudian harus menjadi pemikiran kami di CIPS bahwa harus ada ada kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak yakni menguntungkan dari sisi petani garam dan industri,” tutupnya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: