14 Perusahaan Asing Terlibat Karhutla di Indonesia, Malaysia dan Singapura Mendominasi

TrubusNews
Binsar Marulitua
24 Sep 2019   12:30 WIB

Komentar
14 Perusahaan Asing Terlibat Karhutla di Indonesia, Malaysia dan Singapura Mendominasi

Ilustrasi kebaakran hutan dan lahan (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, Malaysia dan Singapura menjadi negara asing yang mendominasi konsesi lahan perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 52 area konsesi perusahaan yang disegel, terdapat 14 perusahaan asing milik Singapura dan Malaysia yang terlibat.

"Saya gak pegang namanya. Dari 52, ada 14 perusahaan dari Singapura dan Malaysia," jelas Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, usai Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (23/9/2019). 

Rasio menjelaskan dalam menindak dan menerbitkan sanksi kepada perusahaan yang membandel, KLHK tidak akan pandang bulu. Perusahaan Indonesia, Singapura, maupun Malaysia akan tetap sama di mata hukum yang mana bila korporasi itu terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.

Baca Lainnya : Padamkan Karhutla, BNPB:Teknologi Cuaca Lebih Berdampak Signifkan Ketimbang Water Bombing

Selain 14 perusahaan asing, KLHK juga menyegel 38 perusahaan nasional pemegang izin konsensi. Rincian 38 perusahaan nasional yang disegel adalah, dua perusahaan di Jambi, delapan perusahaan di Riau, dan satu di Sumatera Selatan.

Selanjutnya, sembilan perusahaan di Kalimantan Tengah, dua di Kalimantan Timur, dan 30 perusahaan di Kalimantan Barat. Total pemilik konsesi yang disegel KLHK mencapai 8.931 hektare.

Hingga Agustus 2019 luas area karhutla tahun ini mencapai 328.722 hektare. Luas ini dua kali lipat dibandingkan dengan 2017, yakni seluas 165.482 hektare.

Sebelumnya Rasio menjelaskan, lima korporasi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini masuk dalam tahap penyidikan karhutla adalah PT. SKM di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 800 hektare, dan PT. ABP di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 80 hektare.

Kemudian, lanjut Rasio, PT AER di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 100 hektare, PT. KS di Kalimantan Tengah dengan luas lahan terbakar 709 hektare, PT IFP di Kalimantan Tengah dengan luas lahan terbakar 5 hektare.

Ridho menegaskan penyidikan dilakukan KLHK berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di KLHK para korporasi dikenakan Undang Undang Kehutanan, Undang Undang Perkebunan dan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kurun waktu 2015-2018, kata dia, ada 17 upaya gugatan yang dilakukan KLHK.

"Di dalamnya ada 3 kasus yang sedang dalam penyusunan gugatan, 5 proses persidangan, 9 kasus sudah inkrah dengan nilai yang diselamatkan ialah Rp3,15 trilun," kata Ridho.

Baca Lainnya : Sudah 52 Korporasi Pemegang izin Konsesi Disegel Terkait Karhutla, Luas Lahan Capai 8.931 Hektar

Selanjutnya kasus yang diteruskan dengan upaya pidana sejauh ini sudah ada 75 kasus yang sedang dalam proses fasilitasi Polri dan Kejaksaan. Di antaranya, 4 kasus sudah dalam berkas lengkap dan 6 kasus sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Sanksi terakhir yang telah diberikan adalah sanksi administratif yakni sebanyak 211 sanksi yang terdiri dari 77 paksaan pemerintah, 16 pembekuan izin, 3 pencabutan izin, dan 115 surat peringatan.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

KKP Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2019

Peristiwa   22 Nov 2019 - 23:47 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: