RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Sepakat Dibahas dalam Paripurna

TrubusNews
Thomas Aquinus
24 Sep 2019   11:30 WIB

Komentar
RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Sepakat Dibahas dalam Paripurna

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Proses panjang pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi tentang naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, akhirnya Komisi IV DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau dibahas dalam Rapat Paripurna untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Kami tekankan kepada pemerintah, undang-undang ini harus bisa mendorong pertanian Indonesia semakin maju, jumlah petani di daerah semakin banyak, bukan sebaliknya. Jangan sampai UU ini menjadi dasar untuk melakukan kriminalisasi terhadap petani. Meskipun di UU ini ada pengecualian terhadap petani kecil, namun bagi kami tidak hanya petani kecil saja, tapi seluruh petani di Indonesia harus dilindungi,” ujar Daniel dari fraksi PKB dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta,dilansir dari berita laman DPR RI beberapa waktu lalu.

Menurut Daniel, jumlah petani kedepannya bisa saja semakin berkurang. Jangan sampai adanya undang-undang ini malah membuat petani semakin musnah. Pasalnya, definisi petani kecil di sini juga sangat sempit, yakni mereka yang sehari-hari bekerja di sektor pertanian yang penghasilannya hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara, jumlah petani dengan penghasilan lebih dari itu sangat banyak.

Baca Lainnya : Kementan Dukung Papua Kembangkan Pertanian Sejuta Rawa

Selain itu, penggunaan pestisida tertentu juga dilarang yang mengakibatkan banyak petani yang ditangkap. Padahal petani menggunakan kearifan lokal dengan mencampurkan segala bahan untuk mengatasi hama. Dalam konteks ini, mereka tidak termasuk dalam definisi petani kecil yang ada dalam undang-undang, karena mereka memiliki mobil dan motor, namun menurut Daniel, mereka tetap petani yang harus dilindungi.

Terkait adanya pasal yang sempat menjadi polemik bagi para petani, yakni kewajiban membuat pelaporan petani, politisi dari Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa semua peraturan yang memberatkan dalam konteks pelaporan dalam undang-undang ini, tidak berlaku petani kecil.

“Kita juga dorong tidak hanya petani kecil, namun juga seluruh petani Indonesia harus kita support, sehingga pertanian di Indonesia semakin maju. Apalagi sebagai Negara tropis, kita harus menjadi kekuatan utama di bidang pertanian, sehingga upaya kedaulatan dan kemandirian pangan dapat segera terwujud. Kita berharap UU ini sebagai dasar yang kuat untuk memajukan pertanian Indonesia, semangat masyarakat bersemangat menjadi petani dan semakin Indonesia menjadi basis pangan dunia,” ujarnya.

Baca Lainnya : Kementan Klaim Ekspor Pertanian Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik di Dunia

DPR hari ini (24/9), dikabarkan akan menggelar rapat paripurna untuk membahas enam rancangan undang-undang (RUU). Keenam RUU tersebut bakal dibahas pada pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan. Salah satunya RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

 

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

KKP Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Tahun 2019

Peristiwa   22 Nov 2019 - 23:47 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: