Menteri Susi Dorong Penerapan Multidoor Approach Penangkapan Kejahatan Perikanan

TrubusNews
Binsar Marulitua
20 Sep 2019   22:00 WIB

Komentar
Menteri Susi Dorong Penerapan Multidoor Approach Penangkapan Kejahatan Perikanan

Menteri Susi menutup rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 di Gedung KKP, Jakarta (19/9/2019) kemarin.   (Foto : KKP)

Trubus.id -- Menteri Kelautan dan Perikanan  mengapresiasi berbagai capaian yang telah berhasil ditoreh Satgas 115 yang merupakan sinergi KKP, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair), dan Kejaksaan Agung dalam lima tahun terakhir. 

Tak hanya keberhasilan, Satgas 115 pun menemui berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Menteri Susi menyebut, dalam Rakornas selama 3 hari ini, Satgas 115 harus memahami bahwa penegakan hukum IUU fishing tak bisa dilihat sekadar sebagai pencurian ikan saja. 

“Banyak sisi dari illegal fishing ini yang sebetulnya bisa mengancam beberapa hal lain, baik keamanan, stabilitas, maupun pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Menteri Susi menutup rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 di Gedung KKP, Jakarta (19/9/2019) kemarin.  

Baca Lainnya : KKP: Reklamasi Harus Berpihak bagi Masyarakat Pesisir

Menteri Susi meyakini pola operasi dan sindikat pelaku IUU fishing ini memenuhi semua unsur untuk dikategorikan sebagai transnational organized crime. Ia menilai, sudah seharusnya multidoor approach (pendekatan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai undang-undang) diterapkan. 

“Di lapangan, baik penyidik lapangan maupun the first hand yang menangkap, yang menyidik, kemudian yang melakukan investigasi, juga sampai kepada tuntutan, kita tidak boleh lagi normatif atau biasa. Karena kalau keputusan yang kita buat normatif, maka akan banyak keputusan yang akhirnya kita hanya dapat kapalnya saja,” jelas Menteri Susi. 

Lebih mengkhawatirkan lagi, dengan lobi yang kuat dari para pelaku IUU fishing, bisa saja kapal yang diputus untuk disita negara akhirnya dilelang. Hal ini menurutnya membuka kembali celah bagi para pelaku kejahatan perikanan untuk memiliki kembali kapal-kapal mereka untuk dioperasikan lagi. 

Baca Lainnya : Perangi IUU Fishing, KKP Pamer Stok Ikan Indonesia Meningkat di Canberra

“Terbukti dari beberapa penangkapan yang kita lakukan, kita menangkap lagi kapal-kapal residivis, kapal-kapal yang sudah kita tangkap 6 bulan lalu atau 1 tahun sebelumnya. (Mereka) melaut lagi, mencuri ikan lagi dengan ABK Vietnam atau Myanmar atau Kamboja yang sama di kapal itu yang sudah kita bebaskan atau kita deportasi. Kalau seperti ini diteruskan, apakah kita kurang kerjaan?” lanjut Menteri Susi. 

Oleh karena itu, ia menilai multidoor approach sangat penting untuk dilakukan. Dan untuk menerapkannya dibutuhkan usaha lebih, meninggalkan ego sektoral, melihat secara makro dan general. 

Menteri Susi berpendapat, multidoor approach penanganan kejahatan perikanan ini sudah harus dimulai sejak awal penangkapan dan penyidikan. Semua unsur Satgas 115 harus memastikan ini terjadi. Bahkan bila perlu didukung dengan MoU antara KKP dengan kepolisian.

“Kita pakai pendekatan TPPU dimulai dengan melibatkan Reskrim,” ujarnya.

“Kejaksaan juga melihatnya jangan hanya dari sisi kejahatan perikanan. Kita wajib sudah menyentuh kepada kejahatan umum. Ada apa di balik ini? Kita pakai semua kemungkinan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan keuangannya, finansialnya,” lanjutnya. 

Sejak dibentuk, Satgas 115 telah menenggelamkan 516 kapal. Namun yang bisa ditahan hanya nakhoda dan master engineering-nya. Sedangkan beneficial owner-nya belum dapat dimintai pertanggungjawaban. “Keberhasilan yang begitu hebat namun menyimpan ironi yang sangat dalam,” Menteri Susi menyayangkan. 

Menteri Susi meminta setiap instansi di bawah naungan Satgas 115 untuk mampu bereksplorasi, memperluas, dan menggali ketentuan hukum yang dapat dijeratkan terhadap pelaku IUU fishing agar bisa dihukum seberat-beratnya. 

“Jangan kita hanya melakukan penuntutan dan penyidikan normatif. Para pelaku ini tidak melihat hal-hal normatif. Mereka akan stretch apa yang mungkin. Setiap lubang, loop hole hukum kita akan mereka pakai. Tapi kita yang memiliki kedaulatan, yang memiliki sumber daya ini, justru malah membatasi diri kita dengan ketentuan-ketentuan yang kita buat, yang sebetulnya untuk menaklukan para penjahat ini,” jelasnya. 

Ia juga meminta aparat menjunjung tinggi integritas dan kejujuran, dua hal penting untuk mengawal negara menuju pembangunan yang berkelanjutan dan menjadikan bangsa besar dan hebat. “Kita sebagai Apgakum di lapangan harus patuh, disiplin, dan compliance terhadap aturan dan amanah undang-undang negara kita. Tanpa itu, seberapapun besarnya kesatuan penegakan hukum kita, maka kita tidak akan pernah disegani, dihormati, apalagi dipatuhi, apabila dalam melakukan penegakan hukum tidak disertai dengan komitmen, integritas, dan kejujuran.”

"Tambang, minyak, semua sudah terkonsesi. Yang masih bisa diakses oleh rakyat pada umumnya adalah sumber daya alam di laut, di sungai, di danau. Mereka, nelayan-nelayan kecil, harus bisa terus mengakses sumber daya ini,” katanya. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ia mengatakan, tugas Apgakumlah memastikan akses tersebut terus ada bagi masyarakat. Sumber daya tersebut juga harus dijaga terus produktif dengan mengentaskan segala kegiatan perikanan ilegal dan pengrusakan menuju tata cara perikanan berkelanjutan. Salah satunya dengan menghindari penggunaan portas, trawl, atau pun cantrang dalam kegiatan penangkapan ikan. “Bukan kita Ingin menutup akses bagi nelayan trawl dan lain lain, bukan. Yang kita stop adalah alat tangkapnya, bukan pemiliknya untuk mengakses sumber daya laut. Gantilah alat tangkapnya,” tegasnya. 

Sama halnya dengan pemilik kapal ilegal yang tidak pernah tersentuh, supplier portas dan bom untuk penangkapan ikan juga tidak bisa diungkap. Maka, selama supplier dan pengusaha ikan hidup yang banyak menggunakan destructive fishing ini tidak disentuh, ia meyakini selama itu pula akan terjadi perusakan diam-diam seluruh coral reefs (terumbu karang) Indonesia. 

Jika pemerintah mampu meyakinkan masyarakat terhadap pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, ia meyakini sektor perikanan Indonesia akan tumbuh subur. Namun masing-masing daerah tentunya harus dengan gigih melakukan konservasi pembatasan dengan aturan-aturan desa/daerahnya sendiri. 

"Ada desa kecil di Demak yang dengan gigih menjaga dan membatasi desanya dari alat tangkap yang merusak ini. Kita harus tahu nilai rajungan yang bisa mereka ekspor mencapai triliunan rupiah per tahun, keuntungan bagi masyarakat. Tapi berapa desa yang punya keberanian seperti itu? Harusnya kita menjadi trigger, menjadi pelindung, supaya lebih banyak desa yang bisa berdaya seperti itu."

Tumbuhnya perikanan Indonesia ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengisi peluang ekspor pasar mancanegara. Pasalnya, berdasarkan berita yang beredar, 14.000 metrik ton tuna loin dari Cina menghilang dari pasar Amerika karena Amerika menetapkan import tariff yang sangat besar bagi Cina. 

“Supply itu mestinya digantikan oleh ikan- milik perusahaan Indonesia. Namun ini juga PR untuk Karantina, jangan sampai kejadian 2001-2004 terulang kembali. Pada saat udang dari 7 negara itu di kenakan import tariff sampai 100%, 70% oleh Amerika, Indonesia cuma 12%, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah memberikan dokumen untuk mengatasnamakan barang Cina itu, barang Thailand itu, barang Vietnam itu, product of Indonesia. Ada kesempatan malah bukan dipakai untuk meningkatkan produksi pertambakan udang kita, namun mengambil jalan pintas jualan dokumen saja. Akhirnya Amerika tahu pun marah. Mereka mengancam akan embargo udang Indonesia,” kenangnya. 

“Karantina dan tentunya Polair bisa membantu dalam rangka memastikan pengamanan. Jangan sampai ada impor tuna loin dari Cina untuk dire-ekspor dari Indonesia. Ya sama saja bohong,” imbuhnya. 

Ia juga meminta Satgas 115 segera menyelesaikan status hukum beberapa kapal pelaku illegal fishing seperti STS-50, Fu Yuan Yu, dan sebagainya serta mengawal agar kapal 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: