Saat Pemerintah Pusat dan Pemda Saling Lempar "Bola Panas" Tanggung Jawab Karhutla

TrubusNews
Binsar Marulitua
20 Sep 2019   12:30 WIB

Komentar
Saat Pemerintah Pusat dan Pemda Saling Lempar "Bola Panas" Tanggung Jawab Karhutla

Ilustrasi Kebakaran Hutan dan lahan (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  Posko Satgas Saiga Darurat Karhutla Wilayah Kalteng sampai  Senin (16/9) lalu, mencatat lebih dari 2.000 warga menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setelah berhari-hari dikepung asap.

Pos Komando (Posko) mendata sebanyak 2.637 jiwa sebagai penderita ISPA. Penderita terbanyak tercatat di Kota Palangka Raya dengan 829 jiwa, sedangkan wilayah lain sebagai berikut Kotawaringin Timur 513, Murung Raya 394, Barito Utara 227, Kapuas 161, dan Kotawaringin Barat 147. Wilayah lain seperti Barito Timur, Barito Selatan, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Pulang Pisau, Sukamara, penderita ISPA kurang dari 100 orang.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengatakan, pemerintah provinsi tidak bisa mencabut izin atau memberi sanksi kepada korporasi yang diduga terlibat kegiatan pembakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kasus karhutla semestinya ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

"Dalam hal ini, untuk perkebunan kelapa sawit kewenangannya ada di bupati dan wali kota, sedangkan izin hutan tanaman industri (HTI) kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI," jelasnya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (20/9/2019).

Baca Lainnya : KLHK dan BNPB Keluhkan Pejabat Daerah Acuh Terhadap Karhutla

Sugianto menegaskan, pihaknya tetap akan menyarankan sekaligus menyurati bupati dan wali kota serta KLHK sebagai pemilik kewenangan, agar mengambil tindakan berupa sanksi tegas serta pencabutan izin sesuai ketentuan, jika terbukti korporasi dimaksud melanggar.

"Jika memang dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran, kami akan menyurati pihak yang berwenang. Sehingga pencabutan izin dilakukan dan proses hukum terus dilanjutkan," ungkapnya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri menambahkan, jika dugaan pelanggaran oleh korporasi telah ditangani oleh KLHK, evaluasi serta penanganan lainnya akan terus dilakukan hingga dikeluarkannya surat penetapan sanksi oleh kementerian tersebut.

Nantinya akan ada penetapan sanksi, apakah areal tersebut dikembalikan ke negara, sebab korporasi yang diberikan hak dianggap tidak bisa mengelola dan bertanggung jawab memberikan pengamanan kepada kawasan sesuai aturan.

Baca Lainnya : Rampas Keuntungan Konsesi Pembakar Lahan, Ini Instrumen Hukum yang Ditempuh KLHK

"Sebenarnya undang-undang yang mengatur tentang perkebunan sudah ada, jadi tinggal bagaimana pemilik kewenangan menegakkan regulasi tersebut. Salah satu yang diatur, yakni larangan membuka lahan dengan cara membakar," tegasnya.

Pihaknya pun akan melakukan pengecekan, sebab biasanya korporasi harus menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan untuk memadamkan kebakaran, termasuk peralatan pendukung yang digunakan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan dukungan dari pemerintah daerah, seperti bupati dan walikota sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kejahatan terhadap lingkungan. Menurutnya sepanjang 2015, KLHK banyak menggunakan gugatan administratif dan perdata dalam menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, KLHK akan menambahkan gugatan pidana dan berbagai pasal berlapis baik itu penjara, denda, dan perampasan keuntungan bagi pelaku kejahatan lingkungan ini, terutama bila pelaku berasal dari korporasi.

“Kita akan melakukan kerja multi-door, bekerja sama dengan kepolisian agar tidak hanya disidik soal lingkungan hidup tapi juga undang- undang kehutanan dan perkebunan,” ungkap Rasio Ridho Sani beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya : Pemerintah Segel 5 Perusahaan dari Malaysia dan Singapura Sumbang Karhutla, Berikut Rinciannya

Senada dengan pernyataan Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Doni Munardo menyampaikan, ada beberapa keluhan dari unsur Manggala Agni, TNI dan Polri yang bekerja di lapangan.

"Kalau di tingkat pusat sinergitas dari KLHK, Kepolisian, TNI, dan komponen yang ada sudah baik, namun pejabat di beberapa daerah kurang peduli. Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan” ungkapnya. 

Menurut Doni, masih ada pejabat derah yang tidak pernah ikut rapat walaupun sudah di undang. “ Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia, dan 80 persennya dari lahan yang bekas terbakar, dan ini dijadikan kebun,” cetusnya.

Presiden Republik Indonesia telah berulang kali menegaskan, bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan masalah pemerintah semata, tapi seluruh bangsa harus memahami, dan ikut bertanggung jawab dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini.

Hingga Selasa (17/9/2019),  polisi telah menetapkan 218 orang dan 5 perusahaan sebagai tersangka. Jumlah itu bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan pada Senin (16/9/2019) lalu.

"218 tersangka perorangan, satu  korporasi tambahan  dari Polda Sumsel. Jadi ada lima korporasi sebagai tersangka. " kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/9/2019).

Baca Lainnya : Urai Asap Karhutla, Penggunaan Kalsium Oksida Jadi Jurus Baru Modifikasi Cuaca

Dalam menangani kasus karhutla, Dedi menyebut Polri lebih mengutamakan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara penegakkan hukum terhadap para pelaku penyebab karhutla dilakukan beriringan sebagai efek jera untuk mencegah agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan mereka kembali. 

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan: