Sawit Watch: Pemerintah Harus Tutup Perusahaan yang Terbukti Lakukan Pembakaran Hutan

TrubusNews
Astri Sofyanti
19 Sep 2019   16:30 WIB

Komentar
Sawit Watch: Pemerintah Harus Tutup Perusahaan yang Terbukti Lakukan Pembakaran Hutan

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kali ini jauh lebih parah dibandingkan tahun-tahu sebelumnya. Bahkan, pembakaran hutan terus menerus terjadi setiap tahun secara berulang.

“Pemerintah harus serius untuk tidak membuka lahan gambut dan juga lahan konversi untuk perkebunan. Kalau perlu semua perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan harus di tutup. Ini merupakan salah satu pesan yang saya terima dari kawan-kawan yang berada di wilayah terdampak karhutla,” kata Ina ketika ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Lanjut Ina mengeluarkan statement bahwa yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di luar negeri akan ditindak tegas.

“Tapi kok orang yang membakar di rumah kita, ada orang yang sakit, ada orang yang tidak dapat bersekolah itu tetap dibiarkan. Ini sudah harus dilakukan tindakan serius,” tegasnya.

Baca Lainnya : Sawit Watch: Kabut Asap Akibat Karhutla Sengsarakan Masyarakat

Hal senada diungkapkan oleh Eko dari Linkar Borneo. Dirinya mengaitkan bencana asap dengan mandat pemerintah kepada Pertamina terkait Biofuel B20-B50.

“Dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan, maka pemerintah dan Pertamina harus berani memastikan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan kejahatan lingkungan dan berdampak sosial, dicoret dari daftar pemasok. Pemeritah harus melakukan review perizinan (cabut izin) serta audit lingkungan secara menyeluruh kepada korporasi sawit, terutama yang menjadi pemasok Pertamina. Pemerintah juga harus mendesak perusahaan bertanggung jawab pada pemulihan kawasan terbakar dan pemulihan kesehatan masyarakat di sekitar konsesi yang terbakar secara penuh dan berkelanjutan,” ucap Eko.

Eko juga memberikan peringatan kepada para lembaga keuangan harus hati-hati dalam memberikan pinjaman kepada korporasi. “Bank-bank yang memberikan pinjaman harus memastikan pinjaman yang diberikan tidak melanggar kebijakan NDPE dan melanggar HAM. Jangan sampai dana nasabah yang terpapar asap sampai ke perusahaan yang terindikasi dan telah ditetapkan tersangka pembakaran hutan dan lahan,” tambahnya.

Baca Lainnya : Kemensos Siapkan 5 Langkah Tangani Karhutla di Sumatera dan Kalimantan

Sementara itu, Among dari PADI Indonesia mengingatkan negara untuk menegakkan hukum kepada korporasi pembakar lahan. “Intinya tegakkan hukum. Jangan hanya orang kecil yang ditindas. Perusahaan dan perorangan dibalik pembakaran yang harus ditindak tegas. Jangan menuduh masyarakat hukum adat melakukan pembakaran ladang untuk pertanian. Ketika menyalahkan dan melarang mereka, berarti satu akar budaya lagi hilang dan dihilangkan di negara ini.” beber Among. [NN]

 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: