Sawit Watch: Kabut Asap Akibat Karhutla Sengsarakan Masyarakat

TrubusNews
Astri Sofyanti | Followers 1
19 Sep 2019   15:00

Komentar
Sawit Watch: Kabut Asap Akibat Karhutla Sengsarakan Masyarakat

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi. Kabut asap tampak menyelimuti Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menyampaikan keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. Tercatat sebanyak 48 perusahaan dengan izin konsesi dan 1 lahan milik perorangan telah disegel.

“Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dampak yang diakibatkan oleh kabut asap sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa dianggap sebagal hal yang biasa. Terlebih paparan kabut asap mereka alami setiap tahun. Ribuan masyarakat terpaksa harus menghirup udara beracun sisa pembakaran lahan. Tercatat tidak kurang dari 16.000 warga Riau dan 8.000 warga Kalimantan Barat telah terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat karhutla,” katanya ketika ditemui Trubus.id di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Baca Lainnya : Kurangi Dampak Kabut Asap di Dalam Ruangan, Kemenkes Anjuran Pakai Kain Dakron

Dirinya mengungkapkan bahwa bukan tidak mungkin kabut asap berdampak jangka panjang bagi kesehatan manusia. “Bisa saja menimbulkan dampak perkembangan yang negatif secara genetik khususnya bagi anak-anak. Pemerintah harus berul-betul memperhatikan mereka yang terpapar kabut asap” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Hadi Jatmiko dari Lingkar Hijau Indonesia-Sumatera Selatan. Dirinya menyebut bahwa karhutla yang kembali terulang setiap tahun merupakan indikator kegagalan pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan, khususnya di Sumatera Selatan. Dirinya mengungkapkan, pemerintah harusnya belajar dari kebakaran hutan hebat pada 2015 lalu.

Pemerintah perlu melakukan penegakkan hukum secara tegas dan review perizinan (cabut izin), mengembalikan hak serta pengelolaan hutan dan lahan terbakar kepada rakyat maka bencana ekologi berupa kabut asap yang membuat kerugian negara dan mengancam keselamatan ribuan orang tidak akan terulang.

Baca Lainnya : Cegah ISPA Akibat Kabut Asap, Menteri Kesehatan Anjurkan Gunakan Teknologi Tepat Guna

“Pemerintah tidak boleh melakukan kesalahan ini kembali. Penegakkan hukum harus tegas dilakukan kepada perusahaan yang telah menjadi residivis penjahat lingungan hidup dan kemanusiaan,” tegasnya.

Sementara itu, Tiara Yasinta, Peneliti Jaringan Pemantai Independen Kehutanan (JPIK) menjelaskan, inisiatif penyelamatan hutan dan lahan gambut yang digagas pemerintah masih dilakukan secara parsial. Menurutnya, kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan masalah struktural pengelolaan sumber daya alam yang hanya dapat diselesaikan dengan mereformasi skema kebijakan.

“Kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah konsesi merupakan bukti nyata kegagalan pengelolaan yang dilakukan oleh korporasi selaku pemegang izin, harus diberikan sanksi tegas sehingga ada efek jera, sehingga pelanggaran yang sama tidak kembali terulang,” ungkapnya. [NN]

 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: