Cegah Karhutla, Aparat Kapuas Barat Sosialisasi Larangan Bakar Lahan ke Siswa SMA

TrubusNews
Hernawan Nugroho | Followers 0
19 Sep 2019   07:00

Komentar
Cegah Karhutla, Aparat Kapuas Barat Sosialisasi Larangan Bakar Lahan ke Siswa SMA

Penerangan tentang bahwa pembakaran lahan kepada siswa SMA sebagai pencegahan terjadinya karhutla di masa mendatang (Foto : BorneoNews)

Trubus.id -- Polsek Kapuas Barat terus melaksanakan sosialisasi tentang larangan membakar lahan. Dilansir dari BorneoNews, Sosialisasi itu ditujukan kepada siswa program kewirausahaan SMA 1 Kapuas Barat.

Sosialisasi dipimpin langsung Kapolsek Kapuas Barat, Ipda Eko Sutrisno didampingi Kanit Binmas Bripka Arbain di lokasi Kelompok Tani Kalampan Jaya, Rabu, 18 September 2019.

"Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus praktek lapangan tentang peningkatan produktivitas pertanian. Dengan cara menerapkan pertanian tanpa bakar dan pengolahan pertanian dengan cara yang alami serta ramah lingkungan," kata Eko Sutrisno.

Baca Lainnya : Pesawat Tambahan Siap Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca Padamkan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menekankan perlunya menjaga ekosistem demi kelestarian alam dari dampak kerusakan akibat membakar lahan. Selain itu, membuka lahan pertanian dengan cara dibakar baik sengaja mapun tidak merupakan perbuatan tindak pidana.

"Itu dilarang dalam undang-undang, sebagaimana Pasal 187 dan 188 KUHPidana, Pasal 78 Undang-undang 41 Tahun 1999, Pasal 99 (1) , Pasal 108," sebutnya.

Aturan lainnya, pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, pasal 108 UU Nomor 39 tahun 2014.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kelompok tani Kalampan Jaya yang menjadi narasumber untuk memberikan materi tentang pengelolaan lahan yang baik kepada peserta. 

Dalam kesempatan itu pula, Kapolsek Kapuas Barat, memastikan akan menindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Terutama yang terjadi di wilayah hukumnya.

(foto: KabarBorneo)

Eko Sutrisno menyampaikan dalam penanganan karhutla disamping sosialisasi dan pencegahan, akan tetap dilakukan penindakan hukum secara tegas.

"Sekarang tidak lagi hanya menggunakan instrumen Perda tetapi menggunakan pasal 187 dan 188 KUHP dan lebih spesifik (lex specialis) menggunakan pasal 99 (1), pasal 108, pasal 116,pasal 118 dan pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Eko.

Baca Lainnya : Kepala BNPB: Sinergi Semua Pihak, Solusi Atasi Karhutla

Terlebih, lanjut dia saat ini Kalimantan Tengah dalam pantauan pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. "Diharapkan dengan penindakan akan memberikan efek jera pada pelaku, untuk itu agar kerjasama ditingkatkan dan disolidkan lagi," katanya.

"Semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam penanganan karhutla. Jangan sampai kades-kades terjerat pidana karena melakukan pembiaran karhutla di desanya masing-masing," lanjutnya. 

 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: