KKP: Reklamasi Harus Berpihak bagi Masyarakat Pesisir

TrubusNews
Binsar Marulitua
17 Sep 2019   13:30 WIB

Komentar
KKP: Reklamasi Harus Berpihak bagi Masyarakat Pesisir

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo memberikan pandangan dalam diskusi Reklamasi Nasional bertajuk “Reklamasi: Kebutuhan atau Keinginan?” di Kantor KKP, Jakarta, Senin (16/9/2019). (Foto : KKP)

Trubus.id -- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo menyampaikan bahwa reklamasi sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi untuk pengadaan lahan di pesisir dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, reklamasi juga dapat menjadi opsi upaya mitigasi bencana akibat perubahan iklim. 

“Tetapi sesuai dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan, reklamasi haruslah dipandang sebagai upaya meningkatkan sumberdaya lahan di wilayah pesisir ditinjau dari sudut lingkungan maupun sosial dan ekonomi” ujar Nilanto dalam diskusi Reklamasi Nasional bertajuk “Reklamasi: Kebutuhan atau Keinginan?” di Kantor KKP, Jakarta, Senin (16/9) kemarin. 

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Indonesia telah memiliki ketentuan untuk menata pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Walaupun dalam implementasinya, pelaksanaan reklamasi, masih menimbulkan pro dan kontra di antara stakeholders pesisir.  

Dari berbagai pro kontra tersebut, pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem dan regulasi sehingga fungsi regulator dapat menjamin keadilan bagi kepentingan masyarakat umum, investasi, dan ekologi dalam pelaksanaan reklamasi.

Baca Lainnya : KKP Tingkatkan Keterampilan Wanita Nelayan Toba Samosir Melalui Diversifikasi Usaha

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pelaksanaan reklamasi harus dapat meningkatkan atau paling tidak mempertahankan nilai manfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  

“Oleh karena itu, aspek teknis dalam pelaksanaan reklamasi tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, namun juga bermanfaat bagi aspek sosial (kepentingan umum) dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip itulah yang diadopsi pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang tata cara pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di Wilayah Pesisir dan PPK dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi,” ujarnya. 

Ia juga menekankan bahwa reklamasi harus mengedepankan keberpihakan yang dapat menjadi jawaban bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. “Reklamasi harus ada keberpihakan apapun pembangunan pesisir (coastal development) yang dilaksanakan di suatu negara. Reklamasi harus mengutamakan aspek equality, no left behind” tambah Brahmantya.

Perwakilan WALHI Nasional, Edo Rahman, juga turut memberikan pandangan terkait reklamasi. Menurutnya, lokasi rencana reklamasi dan lokasi sumber material yang digunakan untuk pembangunan reklamasi harus bersifat clear and clean dengan kriteria yang lebih rinci. 

“Dalam pelaksanaan reklamasi, harus diatur juga tempat dimana sumber material untuk reklamasi itu diambil karena seringkali terdapat masalah dalam hal itu. Jadi, aturan tersebut harus sepaket,” ujar Edo. 

Menurut Yayat Supriatna, masih terdapat beberapa kekosongan hukum dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan di wilayah pesisir. Akibatnya, beberapa pimpinan daerah pun mengambil kebijakan diskresi sebagai langkah cepat untuk mendorong reklamasi. Oleh karena itu, perlu ada harmoni dan sinergi antar berbagai pihak untuk mengatur pembangunan pesisir. 

Baca Lainnya : Kalimantan Tengah Masih Rangking Pertama Titik Panas Terbanyak

“Harus ada harmoni dan sinergi dari tingkat koordinatornya yaitu Menteri Lingkungan, Menteri Kelautan, pemerintah tingkat provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota,” ucap Yayat.  Namun Dirjen PRL menjelaskan, aspek regulasi sebenarnya sudah lengkap, apalagi dengan terbitnya PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.  Kontroversi yang muncul justru akibat dampak reklamasi yang tidak dikaji lebih akurat atau akibat kurangnya sosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga memunculkan sindrom not in my back yard (NIMBY).

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh Hadir sebagai narasumber Brahmantya Satyamurti Poerwadi (Dirjen PRL KKP), Dr. Alan Frendy Koropitan (IPB), Dr. Yayat Supriyatna (Universitas Trisakti), Dr. Nono Sampono (PT Kapuk Naga Indah), dan Edo Rahman (WALHI Nasional). Turut hadir Dr. Luky Adrianto (IPB) sebagai moderator dalam diskusi tersebut.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: