Bakar Lahan di Riau, 103 Perusahaan Perkebunan Telah Diproses Hukum

TrubusNews
Binsar Marulitua
17 Sep 2019   05:00 WIB

Komentar
Bakar Lahan di Riau, 103 Perusahaan Perkebunan Telah Diproses Hukum

Kebakaran hutan dan lahan (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah memproses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.

Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya berada di Riau dan telah di follow up oleh Polda Riau. 

"Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel," jelas Menteri Siti usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).

Baca Lainnya : 27 Lahan Konsesi Disegel Terkait Karhutla, 3 Korporasi Masuk Penyidikan

Rapat Terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya.

Sebelumnya diketahui bahwa 80% lahan yang terbakar berubah menjadi perkebunan industri. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum tertentu dalam melakukan land clearing untuk perkebunan korporasi.

Hal serupa sebenarnya sudah dipelajari oleh KLHK sejak 2015 lalu, oleh sebab itu Presiden Joko Widodo meminta agar pihak Kementerian/Lembaga bersama unsur TNI dan Polri dapat memberi tindakan lebih tegas dan nyata.

Menyikapi arahan Jokwowi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim yang kemudian diterjunkan khusus untuk menangani kasus karhutla hingga level daerah. Tito bahkan tidak segan untuk memberi tindakan tegas kepada jajarannya apabila tidak berhasil dalam menjalankan tugas.

Di sisi lain, pihaknya juga akan memberi penghargaan yang sebanding apabila berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut menurut Tito akan memicu semangat kinerja jajaran Polri dalam mengatasi masalah karhutla.

"Kalau tidak maksimal, maka out. Tim sudah dibentuk dan akan bergerak se-level Polda. Jika berhasil tangkap, maka mereka akan kami berikan penghargaan. Jadi dengan reward and punishment ini diharapkan mereka akan terpacu," tutup Tito.

Baca Lainnya : KLHK Segel 10 Lokasi Karhutla MIlik Korporasi di Kalimantan Barat

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto  permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur. 

Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.

"Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa," tegas Wiranto.

Bicara mengenai siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.

"Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera," tambah Wiranto.

 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Warga Mekarsari Antusias Dalam Memanfaatkan Wastafel Portabel

Peristiwa   01 April 2020 - 21:29 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: