Pemerintah Segel 5 Perusahaan dari Malaysia dan Singapura Sumbang Karhutla, Berikut Rinciannya

TrubusNews
Binsar Marulitua
14 Sep 2019   15:00 WIB

Komentar
Pemerintah Segel 5 Perusahaan dari Malaysia dan Singapura Sumbang Karhutla, Berikut Rinciannya

Pemadaman Kebakran hutan dan lahan (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ada lima  perusahaan yang berasal dari Malaysia dan Singapura penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Riau. Saat ini, KLHK telah melakukan tindakan penyegelan terhadap lima perusahaan tersebut. 

"Empat di Kalimantan dan satu di Riau," jelas Menteri Siti seusasi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019) kemarin.

Baca Lainnya : KLHK Pasang Kamera CCTV Thermal di 15 Lokasi Rawan Karhutla

Menteri Siti menjelaskan, perusahaan yang terlibat karhutla di Kalimantan Barat di antaranya PT Hutan Ketapang Industri asal Singapura dan PT Sukses Karya Sawit asal Malaysia yang berada di Ketapang. Kemudian PT Sime Indo Agro asal Malaysia di Sanggau, dan PT Rafi Kamajaya Abadi di Melawi.

Sedangkan satu perusahaan Malaysia yang disegel di Pelalawan, Riau yakni PT Adei Plantation and Industry. 

Menteri Siti menambahkan,saat ini sudah ada 103 perusahaan di Kalbar terkena sanksi. Sebanyak 52 kasus sudah masuk ke Polda Kalimantan Barat dan mendapatkan sanksi administratif, 15 kasus di antaranya dalam proses sidik.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto mengatakan, banyak lokasi karhutla yang sulit dijangkau. Oleh karenanya Pemerintah sudah menyiapkan 42 helikopter untuk melakukan bom air pada lokasi karhutla yang sulit dijangkau.

"Jumlah helikopter tersebut dikatakan yang terbanyak yang pernah disiapkan, ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam penanggulangan Karhutla," jelas Wiranto. 

Baca Lainnya : KLHK Segel 18 Lahan Konsesi Milik Perusahaan, Total Karhutla Capai 135.747 Hektare

Selanjutnya terkait penyediaan dana untuk penanggulangan karhutla Pemerintah telah siapkan, dana akan didorong dari dana siap pakai dari BNPB. Selain itu dari KLHK juga ada dana yang bisa digunakan yaitu dari dana bagi hasil dan dana reboisasi yang bisa dipakai untuk tambahan dana penanggulangan karhutla.

Kemudian Wiranto tegas menyatakan bahwa penegakan hukum kepada pelaku pembakar lahan akan dilakukan dengan keras dan tegas untuk menimbulkan efek jera, Presiden Jokowi sudah setuju. Tidak ada kompromi kepada para pembakar pembakar itu. 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Menkraf Dorong Indonesia Miliki Peta Geospasial Pariwisata

Peristiwa   22 Feb 2020 - 14:25 WIB
Bagikan: