Dorong Investasi, KKP Sosialisasikan Perizinan Pemanfaatan Laut

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
12 Sep 2019   11:00

Komentar
Dorong Investasi, KKP Sosialisasikan Perizinan Pemanfaatan Laut

Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo saat memberikan penjelasan pada sosialisasi perizinan di bidang pengelolaan ruang laut  dengan tema “Peluang Investasi dan Kemudahan Perizinan di Laut”,  di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) kemarin.  (Foto : Dok KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perizinan di bidang pengelolaan ruang laut  dengan tema “Peluang Investasi dan Kemudahan Perizinan di Laut”,  di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) kemarin. 

Hadir sebagai peserta sekitar 250 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah (Pemda), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), civitas akademika universitas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pelaku usaha swasta dari berbagai wilayah Indonesia. 

Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo mengatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Melalui penataan secara komprehensif dan terpadu, ruang laut akan dimanfaatkan untuk sektor ekonomi sekaligus perlindungan (konservasi) sumber daya laut.

 “Ruang laut harus menjadi panglima pembangunan di laut,” tuturnya. 

Baca Lainnya : Terima Anggaran Rp6,47 Triliun, Ini Rincian Target KKP Sepanjang 2020

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Presiden telah menetapkan regulasi yang mengatur alokasi ruang laut di wilayah 12 mil hingga Wilayah Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan memperkuat praktik hak berdaulat Indonesia sesuai prinsip hukum laut internasional (UNCLOS)

Menurut Nilanto, penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar merupakan salah satu pelaksanaan tiga pilar pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang besar. Namun sayangnya masih menemui beberapa kendala.

Konflik penataan ruang, kerusakan lingkungan, pencemaran perairan, kemiskinan masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya infrastruktur, serta terbatasnya aksesibilitas adalah beberapa penghambat yang kerap ditemui. 

Perlu diketahui, pulau-pulau kecil terluar merupakan garda terdepan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatannya harus diatur sedemikian rupa. Sedikitnya 30 persen wilayah pulau-pulau kecil terluar harus dikuasai negara. Sementara itu pemanfaatannya oleh penanaman modal asing (PMA) hanya boleh maksimal 70 persen.

Baca Lainnya : KKP Akhiri Kerjasama dengan Badan Antariksa Inggris dan Inmarsat Setelah 2,5 Tahun

Pemerintah tengah berupaya meningkatkan partisipasi dan kemandirian peserta Indonesia dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Pengalihan saham kepada peserta Indonesia paling sedikit 20% dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun sejak diterbitkannya izin.

“Kita perlu menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Kita juga memberikan kepastian hukum bagi investor baik PMA maupun PMDN yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya,” lanjut Nilanto. 

Guna mempercepat pelayanan perizinan, KKP telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan usaha, menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta menciptakan tata kelola perizinan yang transparan, akuntabel, dan konsisten. 

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk peningkatan investasi. Kemudahan perizinan di laut menjadi kunci agar cita-cita menjadikan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia dapat diwujudkan,” tutupnya. 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: