Selamatkan Cendrawasih, Pegiat Konservasi Dorong Instrumen Hukum Adat di Nimbokrang Papua

TrubusNews
Binsar Marulitua
11 Sep 2019   20:30 WIB

Komentar
Selamatkan Cendrawasih, Pegiat Konservasi  Dorong Instrumen Hukum Adat di Nimbokrang Papua

Burung Cendrawasih (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata telah menjadi alternatif dalam menjaga kelestarian hutan, sebagai habitat cendrawasih (Paradisaeidae) di Rhepang Muaif Unurum Guay, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua. Meski demikian, hal tersebut tak sepenuhnya menjamin burung yang menjadi identitas yang melekat pada masyarakat Papua tersebut lepas dari ancaman kepunahan. 

Pengelola ekowisata Bird Watching, Alex Waisimon (60) mengungkapkan, telah berhasil meyakinkan masyarakat dari sepuluh suku untuk menjadikan lahan seluas 98.000 hektare sebagai hutan lindung dan ekowisata.

Ia berkeinginan mendorong instrumen hukum adat untuk membentengi kawasan hutan dari aktivitas illegal logging maupun pertumbuhan infrastruktur dan konversi lahan hutan tanaman industri. 

"Saya memang punya keinginan untuk membicarakan dengan para masyarakat adat dan menjalankan tatanan yang disepakati seperti hukum adat. Karena keputusan Gubernur Papua tentang pelarangan membunuh burung cendrawasih belum bisa dikontrol oleh polisi, BKSDA ataupun penegakan hukum yang sedikit," jelas Waisimon dalam diskusi yang Ekoturisme dan Pengelolaan Hutan Papua yang diadakan EcoNusa di Jakarta, Rabu (11/9/2019). 

Baca Lainnya : Begini Modus Pelaku Selundupkan 72 Paruh Burung Rangkong ke Hongkong

Alex berharap, penerapan pemanfaatan jasa lingkungan ekowisata bird watching di Isio Hill yang dikelolanya, mendapatkan dukungan legal dari berbagai pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) maupun Pemerintah Provinsi Papua. 

Karena, cara pemberdayaan tersebut memberikan jawaban pengelolaan hutan yang partisipatif di mana masyarakat terlibat secara langsung, termasuk pencegahan perburuan dan menghentikan pembalakan liar.

"Kami belum mendapatkan legalnya, sehingga banyak kepentingan masing-masing masyarakat adat yang belum sejalan dan menganggu sistim ekowisata itu sendiri. Untuk itu kami meminta Kementerian ataupun bupati memberikan legal, karena legal local sudah ada tinggal disahkan pemerintah sehingga mendapat legalitas secara adat dan pemerintahan," tambah pria peraih Kalpataru pada tahun 2017 ini. 

Alex melanjutkan, pembangunan infrastruktur khususnya akses  jalan dan kemudahan trasnportasi memang sudah berjalan baik. Tetapi, hal tersebut tidak sepenuhnya membawa pengaruh positif bagi usaha ekowisata dan upaya pelestarian hutan di Rhepang Muaif Unurum Guay.

Pembangunan infrastruktur khususnya akses  jalan malah mempermudah dan memberi ruang  untuk melakukan penebangan hutan, baik legal maupun ilegal. Alih fungsi hutan tanaman industri baik yang dikelola korporasi maupun perseorangan semakin masif. 

"Masyarakat sekitar hanya menjadi buruh,"ucapnya. 

Baca Lainnya : Penyelundupan 141 Ekor Burung Kakatua Gagal di Riau

Kawasan Rhepang Muif, sambung Alex, termasuk dalam kawasan daerah endemik Northern Papua Lowland dan memenuhi kriteria daearah penting bagi burung.

Hasil tersebut menunjukan bahwa di dalam kawasan tersebut memegang peranan penting bagi pelestarian jenis burung di dataran rendah papua bagian utara sehngga perlu didukung sebagai kawasan konservasi dengan mengubah statusnya menjadi status kawasan suaka alam atau kawasan perlindungan alam.  

Penurunan populasi cendrawasih, sudah terasa hampir kurang lebih 30 tahun lalu. Dahulu, spesies cendrawsih sangat mudah dijumpai hanya dengan membuka pintu. Sekarang, sangat sulit harus berjalan jauh ke tengah hutan. 

"Ada 8 spesies jenis cendrawasih yang bisa diburu gambarnya di Rhepang Muif, 2 di antaranya merupakan endemik," tambahnya. 

Sementara itu, pengamat burung dan fotografer alam Ady Kristianto mengungkapkan Papua memiliki 602 jenis burung yang harus dilindungi, dan ekowisata merupakan salah satu melindungi burung endemik Papua tersebut. 

Namun, keberlangsungan ekowisata mendapat tantangan dan bermacam faktor. Selain alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur juga mengancam hilangnya habitat berbagai satwa endemik. Seperti pembangunan jalur lingkar luar Waigeo dan perluasan bandara mengancam habitat cendrawasih merah (Paradisaea rubra). 

"Lahan cagar alam yang terkena dampaknya sekitar 40-50 persen dari pembangunan jalan lingkar luar. Perluasan Bandara sekitar 10 persen habitat yang di dekat Desa Sporken berpotensi hilang," ucap Ady. 

 

 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: