Sebut Sumber Karhutla di Sarawak, Menteri LHK Segera Layangkan Protes ke Malaysia

TrubusNews
Binsar Marulitua
10 Sep 2019   18:45 WIB

Komentar
Sebut Sumber  Karhutla di Sarawak,  Menteri LHK Segera Layangkan Protes  ke Malaysia

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Foto : KLHK)

Trubus.id -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan akan mengirim surat keberatan kepada Malaysia, terkait pemberitaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terkesan menyudutkan pemerintah Indonesia. Ia menginginkan Malaysia tidak menutupi data terkait sumber karhutla tersebut. 

"Saya menyayangkan media cuma main cuplik saja salahkan Indonesia. Saya akan menulis surat kepada Dubes agar diteruskan kepada Menterinya untuk meminta data, karena  di sini  beberapa berita mau saya klarifikasi," jelas Menteri Siti, seusai mengikuti Rapat Terbatas tentang Peningkatan Ekspor Permebelan, Rotan dan Kayu, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019) sore.

Baca Lainnya : Jokowi Teken Inpres Nomor 5/2019, Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Disetop

Menteri Siti menjelaskan, sebetulnya asap yang masuk ke Kuala Lumpur, Malaysia itu bisa dari Serawak,  kemudian bisa juga berasal dari  Semenanjung Malaya. Tetapi, memang tidak menutup kemungkinan  sebagian berasal dari  Kalimantan Barat (Kalbar). 

Selama ini, Pemerintah Indonesia betul-betul secara sistematis mencoba menyelesaikan permasalahn karhutla. Untuk itu, diharapkan Malaysia bisa memberikan sumber karhutla yang jelas beserta data dan polanya.  

"Sampai saat ini Malaysia belum menyampaikan nota protes tetapi langsung kita analisis. Dari hasil analisi tadi terdapat kekeliruan terkait ada asap dari Riau nyeberang ke Singapura. Di Riau sudah turun (hotspot). Kita punya 46 helikopter yang bekerja di lapangan," tambah Menteri Siti.

Menteri Siti merinci, terkait klaim Malaysia katakan bahwa 'urge' Indonesia untuk menangani asap karhutla yang membahayakan warganya. Pada tanggal 2 jam 23.00 WIB sampai 03.00 WIB dini hari, tidak ada kebakaran hutan hutan di Riau dan Kalimantan Barat. Justru asap banyak bermunculan di Malaysia.  

Tanggal 4 jam 23.50 WIB, karhutla di Riau masih kosong, Tetapi di Malaysia sudah banyak . 

"Oke Kalbar memang naik sedikit, terus terang emmang Kalbar naik, fluktuasinya cukup lumayan pertanda masyarakat buka lahan. kemudian dia berhenti dan ga ada apa2 lagi," tambahnya. 

Baca Lainnya : Jokowi Malu Karhutla Jadi Berita Utama di Malaysia dan Singapura

Selanjutnya, lanjut Menteri Sitri, tanggal 5 September dari pagi hari sampai  jam 23.00, di Riau mulai terdeteksi sedikit titik api, Kalbar naik, kalteng masih kosong. tetapi di  Malaysia tambah banyak.  Pada tanggal 6 September,  kira-kira hotspot ada sekitar 3 ribu se Indonesia, tetapi Kalbar masih kosong.  

Sampai tanggal 7 September juga tidak ada. Tanggal 8 september, pada pagi hari ada titik api yang mengeluarkan asap tetapi menghilang hanya dalam waktu satu jam. Selanjutnya angin bergerak ke arah Barat Laut, dar kalimantan dan serawak, Kalbar, Serawak dan Semenanjung Malaysia. 

"Jadi jangan bilang hanya dari Indonesia gitu lho. Barangkali Kalbar kan sudah kelihatan seperti apa," tambahnya. 

Sanggahan yang sama juga ditujukan kepada Singapura. Menurut Menteri Siti perihal asap dari Riau masuk ke Singapura adalah kekeliruan. Hal terbut disebabkan angin kencang bergerak di Semenanjung justru bertolak menajuhi Singapura.  

Tetapi tidak menampik  kemungkinan dari beberapa hot spot tersebut, asap bisa lebih lebih pekat karena posisi di atas dia terhadang angin.

Baca Lainnya : CIFOR Berharap Jokowi Pertahankan Tata Kelola Hutan Indonesia

"Ini yang sekarang diikuti terus perkembangannya. Posisi sekarang menurun, tanggal 9 September kemarin, sampai semalam 3000-4000, sekarang tinggal 2000-an (hotspot). Sudah, pokoknya istilah saya fluktuatif," ungkapnya. 

Menteri LHK kembali melanjutkan, terus memonitoring titik api dan  kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. KLHK sudah punya pola sistematis proteksi dan penangan dini yang dilakukan oleh Manggala Agni, Polri, TNI, dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga telah melaporkan kepada Menko Polhukam dan Presiden Joko Widodo perihal tindak lanjut karhutla. 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Kemenkeu Segera Bekukan Aliran Dana Desa Mal-administrasi

Peristiwa   20 Nov 2019 - 08:45 WIB
Bagikan:          

Ini Syarat Pencairan Dana Desa

Peristiwa   20 Nov 2019 - 09:06 WIB
Bagikan: