Kalimantan Tengah Perpanjang Status Siaga Karhutla Hingga Akhir September

TrubusNews
Astri Sofyanti
08 Sep 2019   16:00 WIB

Komentar
Kalimantan Tengah Perpanjang Status Siaga Karhutla Hingga Akhir September

Satgas Karhutla memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Foto : Dok. BNPB)

Trubus.id -- Plt Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Supriyanto mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) memperpanjang status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai akhir September 2019.

"Hal ini dilakukan karena wilayah Kota Palangka Raya yang sempat tak ada kabut asap, kembali dilanda kebakaran lahan dan kabut asap," ujarnya di Palangka Raya, Minggu (8/9/19) mengutip Antaranews.

Pihaknya menyebut, saat ini kebakaran lahan di wilayah "Kota Cantik" ini kembali marak akibat tiga pekan lebih hujan tak mengguyur kota setempat. Akibatnya lahan yang didominasi gambut itu kembali kering.

"Karena kering lahan yang ada kembali mudah terbakar. Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah yang paling rawan dan banyak lahan terbakar," paparnya.

Diakuinya, Pemerintah Palangka Raya sampai 28 Agustus 2019, telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,3 miliar untuk menangani karhutla di wilayah tersebut. "Dari total anggaran Rp2,7 miliar yang ada, hingga periode 28 Agustus Pemerintah Kota Palangka Raya telah menggunakan dana sekitar Rp2,3 miliar untuk penanganan karhutla," paparnya.

Dirinya menjelaskan, penggunaan anggaran senilai Rp2,3 miliar itu di antaranya untuk pembentukan tim satuan tugas kebakaran hutan dan lahan termasuk tahapan penanggulangan kebakaran lahan.

“Anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masuk dalam pos belanja tidak terduga (BTT),” lanjut Supriyanto

Sementara sisa anggaran yang tidak digunakan kemudian dikembalikan ke kas daerah dan akan digunakan jika nantinya terjadi musibah atau kejadian tak terduga terkait kebencanaan.

"Saat ini anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah kota dikembalikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah. Menyesuaikan program kerja masing-masing," tandasnya.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: