Soal RUU Pertanahan, Begini Pandangan YLBHI dan Komnas HAM

TrubusNews
Astri Sofyanti | Followers 1
06 Sep 2019   15:00

Komentar
Soal RUU Pertanahan, Begini Pandangan YLBHI dan Komnas HAM

Komnas HAM serta Lembaga Hukum menggelar diskusi terkait RUU Pertanahan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Jumat (6/9/19). (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Polemik pengaturan agraria di Indonesia masih terus berlanjut. Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) rencananya akan segera disahkan atas dorongan utama DPR dan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. RUU ini mulai dibahas sejak 2016 lalu oleh Menteri ATR/BPN yag ditunjuk sebagai koordinator kala itu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sampai saat ini RUUP masih terus dibahas oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan RUUP selesai September 2019. Merespon hal tersebut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memiliki pandangan terkait RUUP.

Ketua Managemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati menyebut, bahwa RUUP bertujuan untuk melengkapi UUPA ini tidak layak disahkan.

Baca Lainnya : Jokowi Serahkan 3.800 Sertifikat Tanah untuk Warga Purworejo

Menurutnya, salah satu masalah yang mendasar adalah ketimpangan penguasaan struktur agrarian serta banyaknya konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut diakibatkan dari perampasan lahan masyarakat untuk pembangunan perkebunan, industri kehutanan, pertambangan, Taman Nasional dan pembangunan infrastruktur.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sandrayati Moniaga menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan tidak mengatur mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif akibat kebijakan pemerintahan otoriter masa lalu. Aturan itu dinilai justru menimbulkan persoalan baru.

"Tidak ada satu upaya khusus memikirkan penyelesaian konflik agraria yang begitu masif di Indonesia," jelas Sandrayati Moniaga dalam diskusi terkait RUUP di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Jumat (6/9).

RUU Pertanahan dinilai mengatur urusan konflik, sangat kecil. Pembentukan pengadilan pertanahan pun berpotensi memiliki keterbatasan wewenang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dari kebijakan negara di masa lalu.
 
Pengadilan pertanahan bersifat nonretroaktif sehingga tidak memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan masa lalu. Untuk itu, Komnas HAM RI meminta Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan.

 

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Monica Chandra 06 Sep 2019 - 21:22

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: