Guru Besar UGM: RUU Pertanahan Belum Berpihak ke Masyarakat

TrubusNews
Astri Sofyanti
06 Sep 2019   13:30 WIB

Komentar
Guru Besar UGM: RUU Pertanahan Belum Berpihak ke Masyarakat

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Maria SW. Sumardhono dalam diskusi erkait RUU Pertanahan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/19). (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Maria SW. Sumardhono memiliki pandangan jika Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) yang rencananya akan segera di sahkan pada September ini dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

“RUU Pertanahan belum berpihak pada masyarakat yang lemah posisi tawarnya seperti petani, perempuan, masyarakat hukum adat dan lain sebagainya,” demikian disampaikan Maria dalam diskusi erkait RUU Pertanahan di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/9).

Maria mengungkapkan bahwa pada bulan Agustus lalu banyak sekali penolakan terhadap pengesahan RUUP, diakuinya, hal ini terjadi karena adanya statement pemerintah dan pimpinan Panja bahwa RUUP akan disahkan pada Bulan September.

Baca Lainnya : Jokowi Serahkan 3.800 Sertifikat Tanah untuk Warga Purworejo

“Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya terkait RUUP yang akan disahkan. Setelah melihat substansinya, barulah ramai-ramai masyarakat menyampaikan masukan yang menyebut bahwa banyak sekali kelemahan dari RUUP ini sehingga jika disahkan pada periode ini justru akan kontraproduktif,” ucapnya kembali.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, perbaikan RUUP pasca di kritik, masukan, dan keberatan dari masyarakat dan sektor terkait, bersifat parsial/tambal sulam, sehingga RUUP tidak dapat dilihat sebagai produk hukum yang dibangun berdasarkan konsep yang utuh.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini dibentuk dengan tujuan utama untuk melengkapi UUPA (UU No. 5/1960). Menurutnya, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengikat seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya dan berdaya laku panjang. Pasalnya, undang-undang tidak dimaksudkan untuk mendukung kepentingan jangka pendek.

Baca Lainnya : Jokowi Serahkan 2.706 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat di Kupang

“Seiring perkembangan waktu kebutuhan masyarakat, teknologi, ilmu pengetahuan, sosial budaya dan ekonomi juga mengalami perubahan, sehingga tantangannya lebih banyak. Karena itu perlu dilengkapi. Kedua, perlu meluruskan tafsir-tafsir selama perjalanan UUPA itu telah sedemikian rupa, sehingga tafsir tentang kebutuhan UUPA itu justru melenceng atau jauh dari prinsip dasar UUPA. Ke tiga, RUUP diupayaan untuk meminimalisasi letak keharmonisan Undang-Undang Sektoral. Jadi antara Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Pertabahangan, Undang-Undang Perhutanan itu masing-masing memiliki undang-undang yang tidak selalu harmonis atau sejalan satu sama lain,” tandasnya.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: