CIFOR Berharap Jokowi Pertahankan Tata Kelola Hutan Indonesia

TrubusNews
Binsar Marulitua
03 Sep 2019   21:00 WIB

Komentar
CIFOR Berharap Jokowi Pertahankan Tata Kelola Hutan Indonesia

Ilustrasi (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Direktur Jenderal Center for International Forestry Research (CIFOR), Robert Nasi mengemukakan bahwa tata kelola hutan dan kebijakan di Indonesia telah mengalami kemajuan luar biasa pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi.  

Ia menyatakan kekagumannya atas upaya yang dilakukan Jokowi dalam melindungi dan melestarikan hutan dan lahan gambut yang sangat luas di Indonesia. 

"Untuk saat ini Presiden dan pemerintahannya harus diberi selamat," ujar Nasi dalam diskusi kebijakan kehutanan yang diselenggarakan oleh KLHK di Bogor (30/8/2019) lalu.

Baca Lainnya : Jokowi Teken Inpres Nomor 5/2019, Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Disetop

Nasi mengungkapkan orang hanya dapat menyimpulkan bahwa selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi, dan di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, lebih banyak yang telah dicapai untuk masa depan hutan Indonesia daripada pencapaian oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,sejak negara itu merdeka pada 17 Agustus 1945.

Daftar pencapaian luar biasa yang dibuat selama lima tahun terakhir tersebut adalah Pembentukan Badan Restorasi Gambut pada tanggal 6 Januari 2016, serta upaya yang kuat untuk mengurangi terjadinya kebakaran di lahan gambut setelah terjadinya kebakaran hebat tahun 2015.

Lalu, pada awal 25 Oktober 2016 dimulai sebuah program kehutanan sosial yang ambisius membagikan hak penggunaan lahan hutan dengan target lebih dari 12,7 juta hektar hutan untuk masyarakat lokal.

Selanjutnya pada 15 November 2016 Indonesia menjadi negara pertama yang mengeluarkan lisensi FLEGT untuk memverifikasi produk kayu legal Indonesia yang diekspor ke UE yang berimbas pada 12 bulan berikutnya. Indonesia mengeluarkan lebih dari 39.000 lisensi untuk pengiriman ekspor ke semua Negara Anggota UE (28 negara), dengan total nilai lebih dari satu miliar euro.

Baca Lainnya : Festival Gapura Cinta Negeri Selesai, Warga Nduga Terima Penghargaan Khusus dari Jokowi

"Berikutnya diumumkannya moratorium penerbitan konsesi baru perkebunan kelapa sawit untuk tiga tahun kedepan pada tanggal 19 September 2018," tambahnya. 

Kemudian pada bulan Februari 2019, Norwegia mengumumkan bahwa berkat pengurangan deforestasi yang dicapai antara 2016 dan 2017, Norwegia akan merilis pembayaran pertama berbasis hasil ke Indonesia sebagai bagian dari perjanjian REDD + kedua negara yang didirikan pada 2010.

Lantas Moratorium hutan yang dimulai sejak 2011 tentang penundaan pemberian ijin konsesi baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, pada tanggal 5 Agustus 2019 telah diubah menjadi larangan permanen pada pemberian ijin konsesi baru di hutan primer dan lahan gambut (utuh atau terdegradasi).

Di dalam peta moratorium permanen tersebut terdapat luasan areal terlarang untuk pemberian ijin konsesi baru seluas sekitar 66 juta hektar. 

Yang terakhir dua inisiatif yurisdiksi REDD +, di KalTim (FCPF) dan Jambi (BioCarbonFund), akan dilaksanakan di lapangan dalam beberapa bulan kedepan, hal ini akan menghasilkan penghentian pelepasan lebih dari 40 juta ton emisi CO2 ke atmosfer yang setara dengan komitmen pembayaran sekitar $ 110 juta dari perjanjian REDD + antara Indonesia dan Norwegia.

Namun demikian, Nasi menyatakan jika pencapaian luar biasa tersebut situasinya belum sempurna dan masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan terutama dalam hal pemetaan, pemantauan, transparansi, dan implementasi di lapangan.

Baca Lainnya : Jokowi Serahkan 5.000 Sertifikat Hak Atas Tanah bagi Warga Magelang

“Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan terdesentralisasi dimana keputusan presiden atau keputusan yang diambil di Jakarta membutuhkan waktu untuk meresap ke daerah-daerah terpencil,” jelas Nasi.

Nasi pun berharap bahwa, dengan terpilihnya kembali Presiden Jokowi baru-baru ini, arah pengelolan hutan saat ini akan dipertahankan. Terlebih bisa  difokuskan, untuk terus menjaga ekosistem hutan Indonesia yang berharga, serta untuk memberikan manfaat dari keanekaragaman hayati dan iklimnya bagi dunia dan juga dalam rangka meningkat kesejahteraan bagi warganya.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: