Kemarau Belum Usai, Peneliti Desak Pemerintah Perbaiki Keakuratan Data Perberasan

TrubusNews
Binsar Marulitua
03 Sep 2019   16:00 WIB

Komentar
Kemarau Belum Usai, Peneliti  Desak Pemerintah Perbaiki Keakuratan Data Perberasan

Ilustrasi Petani (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania, meminta kementerian dan pihak terkait untuk menyelesaikan kesemrawutan masalah perberasan. Desakan tersebut seiring musim kemarau yang sudah berlangsung sejak bulan April 2019 diprediksi akan tetap berlangsung dalam waktu yang lama. 

"Berlangsungnya musim kemarau ini diperkirakan akan memengaruhi produksi beras," jelas Galuh dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9).

Galuh menjelaskan musim kemarau menyebabkan berkurangnya luas lahan tanam padi yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah produksi beras. Menurunnya jumlah produksi beras berpotensi besar menyebabkan kenaikan harga karena tidak seimbangnya demand dengan supply.

Untuk itu, keakuratan data merupakan hal yang penting dalam mengatasi lonjakan harga. Pemerintah juga harus mulai melakukan perhitungan apakah dengan segala kemungkinan yang sudah dilakukan, pemerintah perlu melakukan impor atau tidak.

Baca Lainnya : 20.269 Hektare Lahan Pertanian Tercatat Puso Sampai Juli 2019, NTT Desa Terbanyak Kekeringan

"Jangan sampai keputusan impor muncul di tengah harga sudah terlanjur melonjak dan justru menjadikan kebijakan impor tersebut tidak efektif karena tidak dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum harga beras internasional naik," tambahnya. 

Galuh melanjutkan berdasarkan data dari BPS, harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) di tingkat petani serta harga beras di tingkat penggilingan untuk semua kualitas mengalami kenaikan di Agustus 2019. Hal tersebut setelah dilakukan pemantauan penjualan gabah di 30 provinsi selama bulan Agustus.

Rata-rata harga GKP di tingkat petani sebesar Rp4.759,00 per kilogram (kg) atau naik 3,04% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu untuk tingkat penggilingan mengalami kenaikan 3,04% atau seharga Rp4.856,00 per kg.

Baca Lainnya : Nilai Tukar Petani Naik 0,58 Persen pada Agustus 2019, Perkebunan Rakyat Lesu

“Pemerintah sebaiknya menggunakan harga sebagai indikator perlu atau tidaknya melakukan impor beras. Bila harga tinggi, maka ketersediaan beras di pasaran berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian impor bisa dijadikan pilihan untuk mengisi kekurangan pasokan dan menstabilkan harga,” jelas Galuh.

Kekeringan juga berpotensi menimbulkan dampak pada permintaan beras yang naik.  Hal ini dikarenakan pada musim kemarau, petani berisiko untuk gagal panen. Tidak sedikit juga petani yang memilih untuk tidak menanam padi. Hal ini akan memengaruhi hasil penyerapan beras yang dilakukan Bulog.

 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: