Nilai Tukar Petani Naik 0,58 Persen pada Agustus 2019, Perkebunan Rakyat Lesu

TrubusNews
Binsar Marulitua
02 Sep 2019   16:00 WIB

Komentar
Nilai Tukar Petani Naik 0,58 Persen pada Agustus 2019,  Perkebunan Rakyat Lesu

ilustrasi petani (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Berdasarkan hasil pantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi Indonesia, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2019 tercatat naik 0,58 persen menjadi 103,22. 

Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Banten mencapai 1,29 persen. Sebaliknya penurunan NTP terbesar terjadi di Jambi mencapai 1,53 persen.

Kepala Badan Pusat Satistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, kenaikan NTP Agustus 2019 dipengaruhi oleh naiknya NTP di empat subsektor pertanian, yaitu NTP Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,11 persen, Subsektor Hortikultura sebesar 0,30 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,97 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,60 persen. 

Baca Lainnya : BPS Ungkap Bulan Mei 2019 Harga Gabah dan Beras Turun, NTP Naik

Sedangkan  salah satu subsektor NTP pertanian yang mengalami penurunan, adalah NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,43 persen. 

"Pada Agustus 2019 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga untuk keperluan pertanian," jelasnya. 

Suhariyanto menjelaskan memaparkan bahwa pada Agustus 2019 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,09 persen, dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran sandang.

Baca Lainnya : Mei 2019, Kenaikan NTP 0,38 Persen Dibayangi Penurunan Sektor Tanaman Pangan

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan dengan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb).

Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Bina Swadaya Kritisi UU Kontroversial Cipta Kerja

Peristiwa   24 Nov 2020 - 18:26 WIB
Bagikan:          
Bagikan: